MK: Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Tidak Boleh Merugikan

Selasa, 04 Mei 2021 | 22:15:38 WIB

()


Jambione.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam amanat UU 19/2019 tentang KPK, pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Dalam pertimbangannya, pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual KPK. “Mahkamah perlu menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana UU 19/2019 tidak boleh merugikan hak pegawai KPK,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Selasa (4/5).

MK menilai, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK. Karena dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi.

Sementara itu, sebagai amanat UU 19/2019 pegawai KPK beralih status menjadi ASN, diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

Pegawai KPK yang ingin menjadi ASN harus melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertuang dalam Perkom 1/2021.(jpg)


sumber:jawapos.com





BERITA BERIKUTNYA
loading...