Main Tanda Tangan Saja Anggaran yang Diajukan Bappeda dan Sekda

Kepala Daerah Dibodohi Lewat Belanja Pegawai

Rabu, 05 Mei 2021 | 08:54:33 WIB

()

JAMBIONE.COM, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang mayoritas untuk belanja pegawai. Dia mencium adanya modus yang membodoh-bodohi kepala daerah.

"Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain," ujar Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, Selasa (4/5).

Tito mencatat sebagian besar anggaran di daerah 70% untuk belanja pegawai, bahkan ada yang sampai 80%. Termasuk di dalamnya belanja operasional yang ujung-ujungnya untuk pegawai juga. Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan. Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat.

"Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya," ucapnyadikutip dari detik.com.

Tito mengaku sudah mengecek ke kepala daerah dan ternyata mereka tidak tahu mengenai modus tersebut. Menurutnya praktik itu yang membuat pengelolaan di daerah ada yang sangat berantakan, termasuk tidak mampu bahkan hanya untuk memperbaiki jalan.

"Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh bappeda, diajukan oleh sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan. Itulah akhirnya yang terjadi, jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena apa, karena belanja modalnya kecil. Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88%," jelas Mendagri.

Tak hanya itu, dalam belanja modal juga menurut Tito masih bisa disiasati dengan menggelar rapat lagi. Ujung-ujungnya yang benar-benar belanja modal sangat sedikit.

"Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain," tegas Mendagri.

"ini jadi tolong porsi belanja modal ini ditambah. Kalau bisa 30/40%. Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu di Walikota Solo belum pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga," sambung mantan Kapolri itu.

 Di sisi lain, Tito juga dibuat jengkel dengan adanya PNS yang keberatan dengan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Dia mencium tak semua PNS senang dengan THR tahun ini. Sebab muncul sebuah petisi online yang berisi keluhan kecilnya jumlah THR yang diterima ASN dan ditujukan juga kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tito mengatakan, seharusnya para PNS berterima kasih kepada Jokowi dan Sri Mulyani. Sebab dengan kondisi pandemi saat ini keuangan negara sangat sulit. "Makanya kita berterima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Presiden kita masih diberikan THR di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita harus bersyukur betul," ucapnya dalam acara yang sama.

Tito pun meminta kepada para kepala daerah agar menyampaikan pesan kepada para PNS di daerah bahwa THR yang didapati harus disyukuri. Meskipun besarannya tidak sebesar sebelum pandemi karena tidak ada unsur tunjangan kinerja di dalamnya.

"Untuk pegawai negeri, tolong teman-teman dari kepala daerah sampaikan kepada rekan-rekan di daerah. Ini dalam situasi kontraksi keuangan yang berat seperti ini, pemerintah masih memberikan THR di luar tukin. Kita harus syukuri," tegasnya.

Dia meminta para ASN untuk mencoba empati kepada pegawai swasta. Situasi pandemi membuat banyak perusahaan swasta jatuh, bahkan sampai ada yang bangkrut. Sementara ASN masih tetap bekerja bahkan mendapatkan THR.

 "Kita pegawai negeri masih bisa punya THR, negara bangkrut baru kita nggak punya (THR). Dan kalau kita melihat pihak yang lain, masyarakat tidak bekerja yang nganggur, jumlahnya sekarang jutaan juga. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang mau ngasih THR," ucapnya.

Tito juga menyindir para pemerintah daerah yang anggarannya masih lebih besar untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. "Jadi tolonglah teman-teman kepala daerah berikan pengertian kepada ASN di daerah-daerah. Syukurilah apa yang sudah ada, sudah ada honor, ini belanja pegawai banyak sekali porsinya dalam struktur APBD. Ini harus diperbaiki, Sudah dikasih lagi THR, bersyukur," tutupnya.(ist/detik.com)






BERITA BERIKUTNYA
loading...