KPK Cecar PNS Soal Penghasilan Resmi Nurdin Abdullah Sebagai Gubernur

Senin, 07 Juni 2021 | 16:38:32 WIB

()

JAMBIONE.COM – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Tahun Anggaran 2020-2021. Perkara ini telah menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi di Polda Sulsel pada Senin (7/6) hari ini. Tim penyidik salah satunya memeriksa seorang wiraswasta, Haeruddin terkait penerimaan uang suap Nurdin Abdullah.

“H. Haeruddin (Wiraswasta), didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka NA dari beberapa pihak yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/6).

Penyidik KPK juga memeriksa seorang PNS, Tasyrif Hakim. Dia ditelisik mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel.

“Tasyrif Hakim (PNS) dikonfirmasi antara lain terkait dengan penerimaan penghasilan resmi tersangka NA selaku Gubernur Sulsel,” ucap Ali.

Sementara itu, seorang dosen bernama Muhammad Nusran tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dijadwalkan ulang pada Rabu (9/6) mendatang.

“Nuwardi Bin Pakki (wiraswasta), tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi. KPK menghimbau untuk kooperatif hadir pada pemanggilan selanjutnya,” imbau Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya juga telah memeriksa dua orang pihak swasta yakni Eka Safitri dan Virna Ria Zalda di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (4/6) lalu. Keduanya diperiksa terkait pengetahuan alirab uang Nurdin Abdullah kepada pihak-pihak terkait.

“Para saksi masih didalami pengetahuannya terkait dugaan aliran sejumlah dana dari tersangka NA kepada pihak-pihak tertentu,” pungkas Ali.

KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.

Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.

Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(*)

Sumber: JawaPos.com





BERITA BERIKUTNYA
loading...