Kirim Surat Minta Keadilan, Minta Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi Diusut

Terpidana Suap RAPBD Desak Pimpinan KPK

Rabu, 09 Juni 2021 | 09:57:08 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI - Para terpidana kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 mengirim surat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tertanggal 3 Juni 2021 tersebut juga ditembuskan ke dewan pengawas KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK dan Direktur Penyidikan KPK di Jakarta.

Dalam surat tersebut, para terpidana minta keadilan. Mereka minta KPK mengusut seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi (periode 2014-2019) yang terlibat dalam kasus yang lebih dikenal dengan istilah ‘uang ketok palu’ itu diusut selurhnya. 

"Demi adanya kesamaan di mata hukum dan terhindar dari KPK tebang pilih, kami meminta seluruh yang terlibat dalam perkara ini, seperti yang tertuang dalam dakwaan maupun dalam putusan hakim agar segera diproses," demikian bunyi surat yang dikirim ke KPK tersebut.

Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 telah mengakui menerima uang suap ketok palu. Bahkan sebagian sudah mengembalikan ke KPK. Disebutkan juga, sebagian ada juga yang tidak mengakui dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum.

Dalam surat tersebut dilampirkan pula 35 nama anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2029. Dari Fraksi Partai Demorat; Nasri Umar, Hasani Hamid, Rahima, Suliyati, Karyani, Nurhayati. Kemudian Fraksi Golkar; M Juber, Poprianto, Ismet Kahar dan Tartiniyah.      Selanjutnya, Fraksi PDIP; Luhut Silaban, Mesran, Melly Hariya, Hilalatul Badri, dan Syamsul Anwar. Lalu, Dari Fraksi PAN; Agus Rama, Hasyim Ayub, Bambang Bayu Suseno. Fraksi PKB; Syofyan Ali, Eka Marlina, Muntalia dan Sainudin. Fraksi Gerindra; Budiyako, Yanti Maria Susanti, M Khairi dan Bustami Yahya.

Berikutnya, Fraksi PPP; Mauli, Hasan Ibrahim dan Syofyan. Terakhir Fraksi Restorasi; Nurani, Salam HD, Edmon, Kusnindar, Jamaludin, Muhammad Isroni dan Rudi Wijaya. Sebagian mereka disebut mengakui dan telah mengembalikan uang, dan ada juga yang tidak mengakui.

Informasi yang diperoleh, para terpidana uang ketok palu berinisiatif menyurati KPK lantaran khawatir kasus ini tidaki diusut hingga tuntas. Kekhawatiran itu berkaitan dengan kisruh di KPK yang dipicu dinonaktifkannya 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior karena tidak lulus TWK. Diantara 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, tiga diantaranya adalah penyidik kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang menjerat 13 orang anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Mereka adalah Cornelis Buston, Ar Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Tadjudin Hasan, Parlagutan Nasution, Cekman, Efendi Hatta, Zainal Abidin, Muahamadiyah, Gusrizal, Supardi Nurzain Ellhelwi dan Supriyono. Sedangkan empat diantaranya masih berstatus tersangka.

Tidak hanya dari legislatif, pihak eksekutif yaitu gubernur Jambi Zumi Zola, Plt Sekda Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten II Saifuddin. Kemudian satu dari pihak pengusaha yaitu Joe Fandy Yoesman alias Asiang berstatus terpidana dan tengah menjalani hukuman.

Syahlan Samosir, Kuasa hukum Effendi Hatta, membenarkan adanya surat yang ditandatangani oleh 11 terpidana kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tersebut. "Pada intinya klien-klien kita yang sudah masuk (penjara,red) minta keadilan, minta persamaan di depan hukum. Jadi yang belum diproses agar segera diproses, apalagi nama-namanya sudah lengkap semua dalam dakwaan, " kata Syahlan.

Menurut Syahlan, gonjang-ganjing soal penyidik KPK juga membuat para terpidana ketok palu meminta keadilan. Apalagi sudah hampir dua tahun kasus ini tidak jalan dengan alasan Covid-19. "Masa sudah dua tahun ini alasannya Covid. Padahal janji penyidik KPK semua yang terindikasi akan diproses. Jadi sekarang mereka menagih itu, " sebutnya.(ist)






BERITA BERIKUTNYA
loading...