DPRD Minta Gubernur Tegas, Lakukan Audit Kuangan

Pemprov Melemah, Haris Beri PT EBN Kelonggaran

Rabu, 14 Juli 2021 | 07:42:43 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Konflik antara Pemprov Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) selaku pengelola Pasar Angsoduo akhirnya menemui solusi. Pemprov yang sebelumnya cukup keras ‘memaksa’ PT EBN membayar tunggakan kontribusi kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) sebesar Rp 10,5 Miliar mulai melemah.

Gubernur Jambi Al Haris memberi kelonggaran kepada pengelola pasar Angsoduo tersebut. Pemprov Jambi setuju memberi waktu PT EBN melunasi tunggakan kontribusi Rp 10,5 Miliar tersebut hingga hingga Agustus 2021 dan boleh dicicil. Kelonggaran ini diputuskan dalam pertemuan antara Gubernur Jambi Al Haris dengan pihak PT EBN di Kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/7) kemarin.

Seperti diketahui, PT EBN belum melunasi tunggakan pembayaran kontribusi kerjasama sebesar Rp 10,5 miliar kepada Pemprov Jambi. Bahkan Pemprov Jambi telah mengeluarkan surat peringatan ke tiga (SPIII) kepada PT EBN, Nomor Surat: S-215/BAKEUDA-3.2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021, tentang Kewajiban Pembayaran Kontribusi selama 120 hari.

Tepat pada 9 Juni 2021, masa waktu pembayara telah berakhir. Dalam perjanjian pasal 27 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov Jambi dengan PT EBN No: -06/GUB/PU/2014, tertanggal 9 Juni 2014, dijelaskan dapat dilakukan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagai konsekuensi yang akan diterima PT EBN.

Dalam peringatan ketiga itu juga, ditegaskan Pemprov, jika perusahaan pengelola Pasar Angsoduo tersebut tak segera melunaskan tunggakan Rp10,5 Milliar dalam jangka waktu 120 hari, maka Pemprov tak segan-segan mengambil alih pengelolaan Angsoduo secara sepihak.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, setelah duduk bersama dengan PT EBN diketahui  dalam proses perjanjian terdahulu ada beberapa item yang miskomunikasi, yang akhirnya menimbulkan isu berkembang di masyarakat. Terakhir adanya tunggakan PT EBN ke Pemprov selaku pemilik lahan BOT.

Haris menjelaskan, Pemprov mengakui ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan.

Setelah duduk bersama, sepakat bahwa PT EBN akan menyelesaikan hutang pada pemprov. Sebaliknya pemprov akan membuat apa yang menjadi kewajiban Pemprov. Di antaranya penyerahan pengelolaan pasar, yakni dalam bentuk surat serah terima barang bangunan itu. 

“Jadi Insyaalah masalahnya klir,” terang Haris usai pertemuan.

Kesepakatannya, Haris meminta PT EBN membayar tunggakan Rp 10 Miliar dalam rentang waktu hingga Agustus. “Lunas pada Agustus karena itu temuan BPK,” katanya.

Dia tak menampik pembayaran tunggakan boleh dengan cara mencicil. Karena, kata dia, prinsipnya EBN ini bergerak di bidang sosial dalam bentuk pasar yang berhubungan dengan masyarakat banyak.  “Oleh karena itu kita beri mereka kelonggaran, karena Covid-19 semua terpuruk ekonomi kita. Sama seperti perbankan yang diberi pemerintah pusat  ada keringanan. Maka kita sikapi itu dengan bijak, pemerintah memberikan keringanan hingga Agustus selesaikan (tunggakan) dengan baik itu intinya,” jelas Haris. 

Sebelum pertemuan, Haris melakukan peninjauan Pasar Angsoduo. “Saya melihat kondisi saat ini dan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengelola Pasar Modern Angsoduo tetap ingin berkembang. Kita sangat berkeinginan agar masyarakat yang berdagang dan berbelanja di pasar Angsoduo merasa aman dan nyaman. Selain itu pengelola pasar yang membangun area ini, mereka juga untung, rakyat terlayani, pasar juga hidup, ekonomi juga pulih, bangkit itu yang menjadi harapan kita," katanya.

Sementara itu Humas PT EBN, Ansori  Hasan mengatakan, dari pertemuan dengan gubernur tersebut didapatkan solusi kedua belah pihak yang intinya harus saling membantu. Kesepakatan pertama, EBN harus menyelesaikan item administrasi yang terdapat dalam kontrak. Kedua, EBN tetap membayar sisa tunggakan Rp10 Miliar sesuai rekomendasi BPK.         “Dan untuk ini kita dapat keringanan dan kebijaksanaan pak gubernur untuk dicicil. Mungkin sebelum tanggal 28 bulan Juli kami akan bayar Rp 2,5 Miliar, dan selebihnya kita selesaikan,” terangnya.

Selanjutnya, kesepakatan ketiga, Gubernur dalam waktu dekat akan melakukan serah terima bangunan yang nantinya bisa dilanjutkan dengan izin pengelolaan. “Kami sudah sampaikan keluhan kami dan nantinya ini akan menjadi PR besar buat Pemprov. Intinya mulai kontrak awal sampai 20 tahun kedepan (2034) EBN dan Pemprov akan jalan terus,” terangnya.

Ansori mengatakan pada musyawarah tersebut sudah disadari adanya miskomunikasi antara Pemprov dan EBN. Kedepan  Pasar Angsoduo yang merupakan fasilitas umum harus adanya kerja bersama yang baik. “Untuk mencicil tunggakan ini, yang terpenting ada itikad baik. Ibaratnya kami takkan lari. Dan insyaallah EBN tak akan merugikan Pemprov, apalagi pedagang,” pungkasnya.

Menanggapi hasil kepsekatan baru Pemprov dan PT EBN ini, Anggota DPRD Provinsi Jambi Akmaluddin menyatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan. Dia meminta kepada Gubernur Jambi Al Haris bersikap tegas. "Ini kan sudah menjadi temuan BPK, jadi kita tunggu saja apa langkah Gubernur," katanya. 

Akmal menegaskan, apabila kesepakatan ini tidak dijalankan, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan PT EBN. "Kelonggaran sudah diberikan, kalau sampai Agustus juga tidak tercapai, maka kita harapkan ketegasan Gubernur," kata politisi PDIP ini. 

Terpisah, akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi, Novriadi Ferzi menyatakan Gubernur Jambi Al Haris harus melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menyelesaikan masalah PT EBN ini. Salah satunya adalah melakukan audit keuangan perusahaan pengelola Pasar Angsoduo tersebut.

Menurut dia, dari hasil audit tersebut akan diketahui sejauh mana dan seberapa besaran pemasukan yang diperoleh PT EBN dari pengelolaan pasar Angsoduo. “Saya kira Pemprov Jambi harus melakukan audit keuangan PT EBN. Sehingga akan tahu berapa pemasukan keuangan PT EBN. Kalau memang dinilai tidak mampu, maka pemprov harus bersikap tegas untuk memutuskan kontrak dan mencari investor baru,” kata Novriadi. (rey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...