Sebagai Pembayaran Hutang Rp 75,3 M Modal Kerja Penyelesaian Proyek Pasar Angsoduo

EBN Diduga Serahkan 71 Ruko Angsoduo ke PT SL

Kamis, 15 Juli 2021 | 07:35:12 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- PT Eraguna Bumi Nusa (PT EBN) selaku pengelola Pasar Angsoduo modern terus mendapat sorotan. Selain menunggak pembayaran kontribusi kerjasama sebesar Rp 10,5 M kepada Pemprov Jambi (diberi kelonggaran hingga Agustus 2021), PT EBN juga disebut sebut atayu diduga telah mengalihkan kepemilikan 71 ruko di Pasar Angsoduo kepada pihak ketiga, yakni PT Sugiharta Lestarindo (SL).

Informasi ini diperoleh dari adanya surat Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang PT EBN kepada PT Sugiharta Lestarindo yang beredar. Amandemen perjanjian tersebut dibuat pada Rabu, 1 Oktober 2019. Dalam Amandemen perjanjian tersebut PT EBN disebut sebagai pihak Pertama, kemudian PT Sugiharta Lestarindo sebgai pihak Kedua. 

Amandemen perjanjian pengakuan hutang itu dibuat atas dasar Perjanjian kerjasama antara PT Sugiharta Lestarindo dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam rangka penyelesaian pembangunan pengelolaan pasar Angsoduo Baru di Jambi tanggal 09 Juni 2016. Lalu Pengakuan pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2019 dan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT EBN dengan PT Sugiharta Lestarindo yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2019.

Ada 4 pasal yang tercantum dalam amandemen perjanjian tersebut. Diantaranya pengakuan hutang dan cara pembayarannya.  Pada pasal 1, Pengakuan Hutang, disebutkan Pihak Pertama yakni EBN  mengakui dan menyatakan mempunyai hutang pokok dan bunga sebesar  Rp 73.034.788.174 untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “HUTANG” untuk keperluan modal kerja penyelesaian Proyek Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Di Jambi (“PROYEK”).

Bahwa biaya-biaya pengurusan pemecahan sertipikat, pajak – pajak  dan biaya Notaris untuk 71 ( tujuh puluh satu ) unit ruko di Pasar Angso Duo Baru Jambi menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dengan meminjam uang dari Pihak Kedua yang akan ditambahkan sebagai hutang kepada Pihak Pertama.  Total biaya-biaya tersebut dihitung sebesar Rp. 2.277.750.000.

Maka dengan demikian EBN mengakui total hutang kepada PT Sugiharta Lestarindo sebesar Rp. 73.034.788.174 + Rp. 2.277.750.000 = Rp. 75.312.538.174.

Kemudian di pasal 2 dalam amandemen perjanjian itu dijelaskan cara pembayaran Hutang tersebut. Yaitu pembayaran hutang dilakukan dengan cara PT EBN memberikan 71 unit ruko di Pasar Angsoduo Baru Jambi kepada Pihak Kedua. Satu unit ruko dinilai dengan harga Rp 600.000.000.  Total harga untuk 71unit ruko keseluruhan sebesar Rp 42.600.000.000. 

Pembayaran sisa hutang setelah dikurangi pemberian 71 unit ruko sebesar Rp 32.712.538.174 dengan cara mengalihakan pembayaran penjualan ruko di Pasar Angso Duo Baru Jambi kepada Pihak Kedua.   

Dalam amandemen tersebut juga disebutkan bahwa pasal yang terdapat dalam Perjanjian Pengakuan Hutang sebelumnya tanggal 15 Mei 2019, yang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat.

Terkait masalah ini, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Akmaludin saat dikonfirmasi membenarkan adanya perjanjian EBN dengan PT Sugiharta Lestarindo tersebut. "Benar, perjanjian itu memang ada," katanya kepada Jambione. 

Akmaludin mengungkapkan, informasi soal perjanjian tersebut diperolehnya dari pihak EBN. Namun, lanjut Akmaludin, DPRD belum membahas masalah itu. Saat ini pihaknya (DPRD) masih menunggu penyelesaian tunggakan kontribusi kerjasama dengan Pemprov Jambi. "Kita tunggu dulu," ujarnya. Meski demikian, menurut Akmaludin, DPRD tengah mempelajari adanya perjanjian tersebut. "Datanya tengah kita pelajari," katanya. 

Terpisah, akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambi, Noviardi Ferzi mengatakan, dalam skema BOT, menjual sebagian aset adalah suatu pelanggaran hukum. Karena, perusahaan hanya dibebankan untuk melakukan pengelolaan, setelah sampai masa waktu perjanjian berakhir maka aset tersebut dikembalikan. "Ini kan masih disinyalir (penjualan Ruko). Kalau hal itu memang benar terjadi, maka perusahaan bisa di pidana," katanya. 

Menurut Noviardi, masalah penjualan Ruko ini perlu diusut. Oleh sebab itu Pemprov Jambi sangat penting melakukan audit. "Makanya audit itu penting dilakukan," katanya. 

Sementara itu, saat Jambi One mengkonfirmasi pihak EBN, Ansori selaku Humas EBN menyatakan tidak mengetahui adanya amandemen perjanjian pengakuan hutang tersebut. "  Wah, kalo itu abang dak monitor ndo. Abang fokus ke pengelolah pasar ndo," katanya via WhatsApp. (rey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...