Sejumlah Pemda Belum Bayarkan Insentif Nakes Daerah, ini Desakan IDI

Rabu, 21 Juli 2021 | 13:58:13 WIB

()

JAMBIONE.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memperjuangkan pemenuhan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar (PB) IDI, Mahesa Paranadipa mengatakan, pemerintah daerah yang belum menunaikan kewajiban tersebut dituntut segera memenuhinya.

Menurutnya, insentif tersebut merupakan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan dan sebagai apresiasi pada garda terdepan penanganan Covid-19. Hal itu sebagaimana yang diamanahkan pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Karena Pemda di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri maka sudah seharusnya diperintahkan untuk menjalankan perintah UU,” ujarnya dalam keteranganya, Rabu (21/7).

Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian memberikan teguran kepada beberapa pemerintah provinsi (Pemprov) yang belum mencairkan insentif nakes di daerahnya. Tercatat, saat ini baru Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Pemprov Bali yang telah mencairkan insentif para nakes.

Mahesa mempertanyakan sejumlah Pemda yang hingga kini belum memenuhi hak-hak para nakes. Namun, dia mengaku belum memonitor berapa jumlah pemerintah daerah yang belum dan sudah membayarkan insentif kepada nakes.

Padahal, kewajiban pemerintah itu sudah digariskan di dalam regulasi. Pemberian insentif nakes untuk 2020 dilakukan pemerintah daerah atau sebelum Keputusan Menkes Nomor 4239 tahun 2021, aturan pembayaran oleh pemerintah pusat melalui rekening masing-masing nakes.

“Namun sebelum terbit keputusan tersebut, insentif nakes khususnya yang bekerja di fasilitas milik pemerintah masih ditransfer melalui rekening pemerintah daerah masing-masing,” ucapnya.

Seharusnya, kata Mahesa, tidak ada kendala berarti bagi pemerintah daerah menjalankan amanah dari pusat untuk membayarkan insentif kepada nakes. “Seharusnya sudah tuntas diberikan kepada nakes. Perlu ditanyakan kepada pemerintah daerah yang belum memberikannya,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang sudah mencairkan inakesda. Daerah lain harus segera mengikuti langkah tersebut. “Karena kita sangat faham bahwa peran tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Tanggung jawab dan resiko mereka sangat tinggi,” ujarnya.

Seperti diketahui, terdapat kenaikan penyerapan anggaran usai Mendagri Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah untuk segera membayar insentif nakes. Data per 17 Juli 2021 kenaikan penyerapan atau realisasi anggaran inakesda di tingkat provinsi mencapai 11,63 persen dan tingkat kabupaten/kota sebesar 9,25 persen atau 10,11 persen secara nasional.

Direkrur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, 19 kepala daerah mendapat teguran dari Mendagri. Alasannya alokasi insentif tenaga kesehatannya masih di bawah 25 persen.

Data 19 daerah tersebut, menurut Ardian, merupakan hasil perhitungan bersama antara data Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan asistensi dan monitoring selama 5 hari dengan melibatkan tim dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama pemerintah daerah untuk mengecek satu per satu angka dan realisasi, termasuk sebab adanya keterlambatan pembayaran insentif.

“Namun kalau kita perhatikan, inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 yang bersumber dari refocusing 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan,” ujar Ardian.

Jika pada 9 Juli 2021, alokasi anggaran inakesda di tingkat provinsi mencapai Rp 1,7 triliun, maka pada 17 Juli, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp 1,93 triliun. Kemudian dari sisi realisasi inakesda periode 9 hingga 17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 289,66 miliar, dari awalnya sebesar Rp491,2 miliar menjadi Rp780,9 miliar. Kemudian rasio realisasi sebesar 40,43 persen atau bertambah 11,63 persen.

Kenaikan alokasi dan serapan anggaran inakesda juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Alokasi anggaran inakesda di tingkat kabupaten/kota antara 9 hingg 17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 127,97 miliar, dari awalnya Rp 6,8 triliun menjadi Rp 6,92 triliun.

Begitu juga dari sisi realisasi, jika pada 9 Juli terserap Rp 661,86 miliar, maka pada 17 Juli mencapai Rp 1,31 triliun. Mengalami kenaikan sebesar Rp 653,59 miliar. Rasio realisasi sebesar 18,99 persen atau bertambah 9,25 persen.

Bila dilihat secara agregat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, alokasi anggaran inakesda mengalami kenaikan sebesar Rp 353,5 miliar. Pada 9 Juli sebesar Rp 8,5 triliun menjadi Rp 8,85 triliun di 17 Juli 2021. Begitu juga dengan realisasi inakesda secara agregat bertambah signifikan sebesar Rp 943,2 miliar. Pada 9 Juli sebesar Rp 1,15 triliun menjadi Rp2,09 triliun di 17 Juli. Sehingga rasio realisasi menjadi sebesar 23,66 persen atau bertambah 10,11 persen.(*)

Sumber: JawaPos.com





BERITA BERIKUTNYA
loading...