Pasca Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD

Golkar Siapkan PAW Apif

Kamis, 22 Juli 2021 | 07:38:17 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI-Pasca menyandang status tersangka, Apif Firmansyah harus siap melepaskan jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Walaupun status baru tersebut belum diumumkan secara resmi, diinternal Partai Golkar sudah santer beredar kabar DPD I Partai Golkar sudah ancang ancang memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksinya di DPRD Provinsi Jambi Dapil Tanjab Barat-Tanjab Timur tersebut.

 Nama pengganti Apif pun diketahui. Dia adalah politisi asal Tanjab Barat bernama Djalil yang juga merupakan Caleg Golkar Dapil Tanjabbar-Tanjabtim pada Pileg 2019 lalu. Saat Pileg dua tahun lalu, Djalil meraih suara terbanyak nomor tiga partai Golkar Dapil Tanjab Barat-Tanjab Timur. 

Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, A Rahman tidak menampik rencana PAW Apif Firmansyah. Namun, dia menegaskan Golkar tidak menyiapkan nama untuk PAW Apif. Melainkan sesuai aturan, penggantinya adalah nomor tiga peraih suara terbanyak. Mengingat, Dapil Tanjabbar-Tanjabtim ada dua kursi yang diraih Golkar, M Juber dan Apif Firmansyah.

" Kita tidak menyiapkan pengganti. Tapi memang aturannya seperti itu. Penggantinya adalah caleg nomor urut berikutnya yang meraih suara terbanyak nomor tiga," kata politisi yang biasa dipanggil Cemen ini saat dihubungi via ponselnya, Rabu (21/7) kemarin.

Disinggung soal bantuan hokum untuk Apif, Cemen mengatakan partai tidak menyiapkan bantuan hokum, karena kasus yang menjerat Apif merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan. "Sama seperti tersangka sebelumnya dengan kasus yang sama, mereka sudah memiliki pengacara masing-masing. Partai tidak memberikan bantuan hukum," jelasnya.

Sementara Apif Firmansyah belum bisa dimintai konfirmasinya terkait persoalan hukum yang menjeratnya. Beberapa kali Jambi One mencoba menghubunginya melalui nomor ponsel yang biasa digunakan, terdengar nada tidak aktif. Begitu juga pesan singkat yang dikirimkan tidak direspon. 

Informasi yang diperoleh, sejak beredar kabar namanya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018, Apif sudah tidak pernah masuk kantor lagi di DPRD Provinsi Jambi. Sejumlah politisi Golkar ketika ditanya soal Apif juga mengaku tidak tahu keberadaan mantan ajudan Zumi Zola tersebut.

Seperti diberitakan, kabar Apif ditetapkan KPK sebagai tersangka mulai menyebar pada Kamis, 15 Juli 2021 lalu. Informasi penetapan Apif sebagai tersangka ini diketahui dari pemeriksaan dua dari empat tersangka kasus suap RAPBD yang kini sudah ditahan KPK. Yakni Wiwid Iswhara (WI) dan  Arrakhmat Eka Putra (AEP). Kabarnya, keduanya telah diperiksa sebagai saksi untuk berkas Apif.

Wadji, kuasa hukum Arrakhmat Eka Putra dikonfirmasi ketika itu membenarkan kliennya sudah diperiksa untuk kelengkapan berkas Apif. "Ya, AEP cerita, katanya dia sudah dipanggil untuk berkas AF," kata Wajdi, Kamis (15/7).

Hanya saja, Wajdi mengaku tidak menanyakan apakah kliennya dipanggil untuk AF sebagai tersangka atau saksi. "AEP yang ngabari ke saya. Saya dengar dari pengacara WI (Wiwid) juga begitu," ujar Wajdi.

Keterangan Wajd itu dibenarkan kuasa hukum Wiwid, Ilham Kurniawan Dartias. Ilham membenarkan kliennya telah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan untuk tersangka Apif Firmasyah dan Paut Sakarin (PS). "Kita sudah konsultasikan dengan klien kita. Ya memang dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AF dan PS," kata Ilham.

Ketika itu, Jambione sudah berupaya mengkinfirmasi Apif terkait informasi penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, anggota DPRD Provinsi Jambi itu belum merespon. Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi bernada tidak aktif. Pesan whatsApp minta konfirmasi yang dikirim Jambione juga tidak direspon.

Sementara itu, Paut Sakarin sudah lama santer disebut sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini diketahui dari surat panggilan saksi saat diperiksa di Polda Jambi November 2020 lalu. Namun sampai saat ini belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

Sebelumnya, KPK sudah menahan empat mantan anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 atau suap "ketok palu". Keempat mantan legislator Jambi yang menyandang status tersangka itu yakni, Fahrurrozi, Arrakmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Keempat mantan legislator Jambi tersebut ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Oktober 2020. Namun baru diumumkan saat bersamaan dengan penahanan pada 17 Juni 2021 lalu. Penetapan tersangka terhadap keempatnya merupakan pengembangan dari kasus serupa yang telah menjerat 18 orang, termasuk mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, hingga Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston.

Dalam perkara ini, Fahrurrozi diduga menerima suap "ketok palu" senilai Rp 375 juta. Kemudian, Arrakmat Eka Putra sejumlah Rp 275 juta, Wiwid Iswhara senilai Rp 275 juta, dan Zainul Arfan sebesar Rp 375 juta. Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 Huruf Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagai tersangka. 12 orang di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta. Keempat tersangka bersama 12 rekannya yang sudah diproses hingga persidangan diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD. Mereka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang.

 Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum hingga persidangan.

Saat ini Asiang sendiri sudah menjalani hukuman 1,5 tahun atau bebas di Lapas Klas II Jambi. Sementara Zumi Zola dan 12 anggota DPRD lainnya sedang menjalani masa hukuman. Zola divonis 6 tahun penjara. Dia saat ini sedang menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan 12 anggota dewan divonis antara 3 – 5 tahun penjara. Mereka menjalani hukuman di Lapas Klas II A Jambi. (fey/ist)

Seperti diberitakan, dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menjerat 18 orang sebagaitersangka. 12 orang di antaranya sudah diproses hingga persidangan. Pihak-pihak yang diproses tersebut adalah mantan Gubernur Zumi Zola, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.         Keempat tersangka bersama 12 rekannya yang sudah diproses hingga persidangan diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD. Mereka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang.

Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum hingga persidangan.

Saat ini Asiang sendiri sudah menjalani hukuman 1,5 tahun atau bebas di Lapas Klas II Jambi. Sementara Zumi Zola dan 12 anggota DPRD lainnya sedang menjalani masa hukuman. Zola divonis 6 tahun penjara. Dia saat ini sedang menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan 12 anggota dewan divonis antara 3 – 5 tahun penjara. Mereka menjalani hukuman di Lapas Klas II A Jambi.(fey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...