Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 di RS HAM Hampir Rp12 Miliar

Pemerintah Pusat Belum Bayarkan Insentif Nakes

Senin, 13 September 2021 | 06:34:08 WIB

TENAGA KESEHATAN: Salah satu tenaga kesehatan tengah melakukan vaksinasi kepada siswa di Kota Jambi. Hampir Rp12 miliar insentif nakes di Kota Jambi belum dibayarkan Pemerintah Pusat.
TENAGA KESEHATAN: Salah satu tenaga kesehatan tengah melakukan vaksinasi kepada siswa di Kota Jambi. Hampir Rp12 miliar insentif nakes di Kota Jambi belum dibayarkan Pemerintah Pusat. (Ali Ahmadi/Jambione.com)

 

 

JAMBIONE.COM, JAMBI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi meminta pelayanan di Rumah Sakit (RS) Abdul Manap Kota Jambi ditingkatkan. Hal itu mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah tersebut. 

"Beberapa bulan yang lalu memang lonjakan pasien Covid-19 ini sangat luar biasa, yang menyebabkan pertama tidak terlayani dengan baik masalah oksigen. Oksigennya bisa dibilang langka. Kemudian kami mendapat laporan juga terkait pelayanan di ICU. Itulah salah satu laporan dari masyarakat dan kita minta penjelasan," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly. 

Kata dia, menurut penjelasan dari rumah sakit, sekarang sudah diperbaiki dan sudah membuat jaringan-jaringan baru. Dia juga mendapat penjelasan bahwa sebenarnya untuk pelayanan ICU di RS Abdul Manap awalnya tidak diperuntukkan untuk pasien Covid-19, tapi karena kondisi emergency dan darurat, maka pemerintah kota Jambi melalui rumah sakit mengambil kebijakan bagaimana bisa melayani masyarakat di kota Jambi jika ada kejadian penting atau situasi yang darurat.

"Insya Allah tidak akan terjadi lagi masalah yang sama, kemudian kami singgung dapat informasi masalah ada obat-obatan yang dipesan di luar daripada rumah sakit," katanya.

Ternyata kata Faried, RS Abdul Manap ini memiliki piutang kurang lebih hampir Rp12 miliar yang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ternyata bukan hanya RS Abdul Manap saja, tapi seluruh RS di Indonesia juga memiliki masalah yang sama. 

"Kami terus memberikan semangat kepada kawan tenaga kesehatan (Nakes),  terimakasih dalam proses penanganan Covid-19 ini tetap semangat, walaupun banyak juga alokasi dana yang belum diturunkan ke RS Abdul Manap. Tapi untuk insentif Nakes itu aman," ujarnya.

Sementara itu, pada paripurna jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar RAPBD-P 2021, Kamis (9/9) lalu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan bahwa mengenai klaim pembayaran pasien Covid-19 di RSUD Abdul Manap oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai saat ini, jumlah Piutang RSUD Abdul Manap dari pembayaran klaim pasien Covid-19 yang sudah dirawat yang telah diajukan kepada Kemenkes RI dan terverifikasi adalah sebesar Rp11,6 miliar. 

"Selanjutnya piutang ini masih dalam proses dan menunggu antrian transfer," kata Fasha. (ali)






BERITA BERIKUTNYA
loading...