Semua Dewan Sepakat Dicoret, Pengamat Sorot Tata Kelola Nasabah yang Hanya Andalkan PNS

Penambahan Modal Bank Jambi Tak Prioritas

Rabu, 15 September 2021 | 07:26:00 WIB

(Khusnizar/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Dalam dua hari ini Bank 9 Jambi (Bank Jambi) mendadak viral. Selain proyek pembangunan gedung bertingkatnya yang tengah disorot, diam diam ternyata bank plat merah itu juga ‘mengajukan’ usulan tambahan modal ke Pemprov Jambi. Ini mencuat dan menjadi ramai setelah terjadi keributan saat rapat Paripurna penyampaian KUPA dan PPAS APBDP 2021, di Geduang DPRD Provinsi Jambi, Senin (13/9).

Gara gara soal rencana usulan tambahan modal Rp 40 Miliar ke Bank Jambi itu, dua anggota DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori dan Kamaluddin Havis nyaris adu jotos.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan pemicu cek-cok dua anggota dewan itu disebabkan salah persepsi terkait penambahan modal Bank Jambi.

Menurut Edi, sebelumnya seluruh anggota dewan menolak penambahan modal ke Bank Jambi tersebut. "Salah persepsi, satu sisi kan gubernur sudah memberikan jawaban ke pak Fauzi. Jawabannya kan tidak ada kepastian terkait Perda yang disiapkan penanaman modal," katanya, Selasa kemarin (14/9).

"Persepsi yang lain bukan disini forumnya, dibatalkan atau tidak, kan ada forumnya di Banggar. Di Banggar akan dikaji, kalau kita batalkan saat paripurna berikutnya ada pandangan umum dari Banggar terkait RAPBD itu. Nanti juga ada pandangan Fraksi-fraksi," jelasnya.

Lalu apakah penambahan modal ke Bank Jambi tersebut memang dianggap perlu untuk saat ini? Edi menegaskan semua anggota dewan menolaknya. "Kalau saya sependapat tidak usah. Kita semua sepakat untuk tidak ditambahkan. Cuma eksekutif yang bikin formulasi TAPDnya. Semua dewan sepakat karena Perda penambahan modal belum ada landasan yuridisnya, tidak mungkin kita tambahkan. Teman-teman setuju itu dicoret," sebutnya.

Edi kembali menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi itu merupakan miss komunikasi saja. "Tapi semua sudah klir, salah persepsi saja itu," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Pantun Bukit menilai penambahan modal ke Bank Jambi bukanlah prioritas. Apalagi saat ini Bank Jambi dalam tahap pembangunan fisik. "Kita lihat kondisinya dulu. Kalau kondisi Bank Jambi masih stabil sebenarnya belum prioritas. Lebih prioritas bagaimana penanganan Covid 19 di Provinsi Jambi bisa selesai sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Artinya lanjut Pantun, katakanlah keuangan Bank Jambi terganggu dan butuh suntikan dari provinsi, tapi saat ini sepertinya Bank Jambi masih sehat dan dalam pembangunan. "Artinya kita tunggu dulu, sekarang pemprov harus fokus terhadap penanganan Covid 19 bisa tuntas, cepat dan selaras dengan pemerintah pusat. Supaya kita jangan sampai level IV lagi, penyekatan itukan mengganggu perekonomian masyarakat. Itu lah yang harus dilakukan," jelasnya.

Kemudian Pantun juga menyoroti soal tata kelola di Bank Jambi yang harus dioptimalkan. "Yakni dari sisi nasabah, nasabah itu sifatnya heterogen jangan hanya homogen yang hanya kalangan pegawai negeri semua, tapi juga bisa dari masyarakat lain sehingga bisa memungkinkan partisipasinya lebih optimal untuk masyarakat Jambi," katanya.

Disinggung soal kemungkinan 'disusupi' kepentingan politik, mengingat mencuatnya nama dirut Bank Jambi El Halcon yang bakal maju di Pilwako Jambi mendatang, menurut Pantun bisa saja karena jika sudah masuk ranah politik semua bisa terjadi. "Jangan-jangan ada pesan sponsor politik pula, bisa jadi. Memang kalau sudah masuk politik itu memang tidak bisa kita apakan lagi ya," ujarnya.

Seperti diberitakan, keributan antara dua anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori dan Kamaluddin Havis dipicu soal rencana penyertaan modal ke bank Jambi. Kejadian bermula ketika Fauzi meminta penjelasan Gubernur Jambi, Al Haris soal rencana penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi yang disampaikan dalam KUPA dan PPAS APBDP 2021.

Dalam poin penyampaian tersebut ada pengeluaran pembiayaan akan dilaksanakan penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp 40 Miliar atau meningkat Rp 22 Miliar dari rencana pada APBD murni yang dianggarkan sebesar Rp 18 Miliar.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, mereka telah dua kali mempertanyakan hal itu. "Saya langsung interupsi pada pak Gubernur, saya bilang kalau penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp 40 Miliar itu perdanya belum disetujui, tapi kenapa Gubernur langsung menyampaikan," katanya.

Fauzi menegaskan pembahasan tersebut harus diperjelas, kalau memang ada penyertaan modal, maka ranperda harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, lebih baik ranperda ini ditiadakan.

"Karena secara aturan akan menjadi bermasalah," ujar Fauzi.

Pertanyaan itu lantas ditanggapi Gubernur Al Haris. Namun Ahmad Fauzi kembali menimpali bahwa pihaknya hanya menanyakan rencana penyertaan modal Rp 40-an miliar dalam situasi Perda yang belum disahkan.

Namun pernyataan Fauzi itu langsung diinterupsi oleh anggota fraksi PPP, Kamaluddin Havis. Menurutnya, rapat paripurna digelar secara resmi. Pendalaman mengenai APBDP akan dibahas di komisi dan badan anggaran.

"Jangan dibuka disini, karena semuanya punya harga diri dan punya marwah. Kita minta tertutup (pembahasan penyertaan modal) di banggar di Komisi dan banggar, jangan cari panggung lah di sini," ujarnya.

Pernyataan sekaligus sindiran Kamaluddin tersebut membuat Ahmad Fauzi panas. Dia menegaskan sangat tidak setuju dengan pernyataan Kamaluddin tersebut.  Fauzi kembali menjelaskan  bahwa dirinya tidak mencari panggung. Ini terkait hak legislasi dan hak budgeting anggota DPRD.

"Kenapa anda kok tiba-tiba menyerang pribadi saya? Ini masalah pembahasan anggaran untuk kepentingan rakyat Jambi. ‘’Kita sama-sama dewan, sama-sama punya hak suara saudara Havis. Jangan seperti itu, kita punya hak," ujarnya sambil menggebrak meja.(fey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...