Oleh : Dr. Noviardi Ferzi (Pemerhati Pendidikan)

PTM Sekolah? Sebuah Keniscayaan, Pilihan Ditengah Keraguan

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:06:26 WIB

()

Jambione.com- Hari ini, dalam dunia pendidikan, pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka (PTM) adalah sebuah keniscayaan. Suatu pilihan yang harus dan mesti diambil pemerintah. Karena keniscayaan menyangkut sesuatu yang mutlak pasti terjadi. Maka, jika tidak dilakukan, akan ada resiko sistemik yang akan terjadi. 

PTM penting untuk menekan risiko learning loss demi menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia. Risiko learning loss anak-anak menguat selama pandemi karena kegiatan belajar mengajar yang terpaksa dilakukan secara jarak jauh untuk menekan penyebaran Covid-19.

Upaya menyelenggarakan PTM terbatas Perguruan Tinggi, demi menekan risiko risiko learning loss atau menurunnya kemampuan belajar mahasiswa, dan menjaga kualitas pembelajaran mahasiswa

Risiko ini terjadi karena peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non akademis. Intinya, semua pemangku kepentingan bersepakat kemunduran pendidikan akan terjadi.

Di era Pandemi, meski tak diakui secara gamblang, pembelajaran jarak jauh secara daring, kurang efektif dalam mewujudkan misi pengajaran, apalagi untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Hampir dua tahun, pembelajaran daring hanya melepaskan tanggung jawab moral, sosial dan adminitrasi, dibanding sebuah pengajaran yang komprehensip seperti sebelum pandemi.

Sehingga Pertemuan Tatap Muka (PTM) sebuah ikhtiar berani dari pemerintah untuk menyelamatkan dunia pendidikan. Dikatakan berani langkah ini penuh resiko yang hampir sama jika tidak dilaksanakan.

Seperti, Uji coba PTM terbatas ataupun simulasi PTM dilakukan sebelum pembelajaran diterapkan, kasus penularan Covid-19 meningkat selama PTM terbatas diberlakukan.

Merujuk data Kemendikbudristek per Rabu (22/9), 1.296 sekolah melaporkan klaster Covid-19 setelah PTM terbatas digelar. Terdapat 11.615 siswa positif Covid-19. Data ini dikumpulkan dari 46.500 sekolah yang mengadakan PTM terbatas per 20 September 2021.

Artinya, data jumlah sekolah dan siswa positif Covid-19 ini hanya dalam hitungan hari. Memang, secara persentase, jumlah sekolah yang melaporkan klaster penularan Covid-19 kira-kira hanya 2,78 persen dari total sekolah yang menggelar PTM.

Seramnya, rentang waktu kejadian. Hanya dalam hitungan hari penularan virus terjadi pada nyaris 1.300 sekolah. Data statistik yang sejatinya merisaukan karena virus korona mudah sekali menular.

Data tersebut tentu harus menjadi bahan evaluasi. Bukan hanya dari segi dunia pendidikan, melainkan pula tinjauan dari aspek kesehatan masyarakatnya.

Apalagi, jika melihat lebih perinci data klaster Covid-19 di sekolah, kekhawatiran penularan lebih luas mencuat. Data Kemendikbudristek menyebutkan, dari 1.296 sekolah yang melaporkan klaster penularan Covid-19, terbanyak dari jenjang SD.  Ada 581 SD yang melaporkan terjadinya klaster penularan.

Berikutnya, jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 525 sekolah, 241 sekolah jenjang SMP, 170 sekolah jenjang SMA, 70 sekolah jenjang SMK, dan 13 sekolah luar biasa (SLB). Jumlah siswa yang tertular juga terbanyak dari tingkat SD.

Siswa SD yang tertular Covid-19 selama PTM terbatas adalah 6.908 anak. Ada 3.174 guru SD yang juga positif Covid-19. Adapun di tingkat SMP 2.220 siswa dan 1.502 guru positif Covid-19. Selanjutnya, di jenjang PAUD terdapat 953 siswa dan 2.007 guru positif Covid-19.

Surat Edaran Direkttur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2021, serta melihat tren kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di berbagai daerah yang sudah mengalami penurunan yang signifikan, maka pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) merupakan sebuah keniscayaan.

Sejumlah sekolah di beberapa wilayah telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. PTM terbatas ini diberlakukan bagi wilayah yang termasuk zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1.

Data tersebut tentu harus menjadi bahan evaluasi. Bukan hanya dari segi dunia pendidikan, melainkan pula tinjauan dari aspek kesehatan masyarakatnya.

Apakah angka-angka ini menjadi batasan bahwa penularan akan meluas? Ataukah data tersebut menyusut dengan sendirinya karena penanganan kasus penularan dilakukan dengan baik oleh para pemangku kepentingan di daerah?

Kita semua harus belajar dari kasus varian Delta yang meledak pada Juli-Agustus lalu. Kasus varian Delta yang semula sporadis hanya di titik tertentu ternyata mengganas, bahkan meluas ke banyak daerah lain. Kasus positif harian melonjak tajam, kasus kematian tinggi.

Keinginan mendorong pembukaan sekolah demi mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi, tetap harus diiringi perhitungan matang. Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, orang tua, ataupun siswa harus saling mendukung agar PTM tak memunculkan klaster baru.

Semangat agar anak didik mendapatkan pengajaran paripurna melalui PTM, jangan sampai mengabaikan  kesehatan siswa, keluarga, dan lingkungan.Evaluasi dan pengawasan oleh regulator di daerah mesti detail dan menyeluruh. Tegas terhadap pelanggaran dan sigap mengalienasi kemunculan klaster.

Jika ditemukan pelanggaran protokol kesehatan oleh pihak sekolah ataupun orang tua siswa, PTM harus dihentikan. Bila ada klaster penularan baru, secepatnya dilaporkan ke pihak terkait dan segera ditangani, jangan sampai keburu menular.

Prakondisi sebelum PTM digelar dan simulasi harus dilakukan secara benar, bukan dilakukan asal-asalan. Memitigasi penularan Covid-19 adalah keniscayaan agar PTM tak menjadi klaster baru, yang bisa membahayakan kesehatan jiwa dan raga.

Pemerintah pun mendorong institusi Perguruan Tinggi di wilayah PPKM level 1 sampai dengan 3 untuk memulai PTM terbatas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek tersebut.

Opsi PTM juga sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri terkait panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang sudah diterbitkan sejak awal tahun 2021. SKB 4 Menteri membolehkan pembelajaran hibrida dan hanya untuk kegiatan kurikuler pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sejumlah tahapan harus dijalankan kampus untuk menerapkan PTM Terbatas, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan, yang semuanya tercantum pada surat edaran tersebut.

PTM Terbatas juga sesuai PPKM yang berlaku di daerah masing-masing. Yang berada pada wilayah level 1, 2, dan 3, bisa PTM Terbatas dengan melaporkan pada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat. Bagi perguruan tinggi swasta (PTS), wajib melaporkan diri ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah masing-masing.

Akhirnya, kita tahu, PTM hanya keniscayaan diantara pilihan untuk tatap muka atau tidak. Hasilnya sangat tergantung kepatuhan, kejelian dan keinginan kita melaksanakan Protokol Kesehatan di tiap sekolah dan lingkungan. Karena ke dua pilihan sama buruknya, tapi setidaknya pemerintah sudah berani memulai. Selamat Bersekolah. ! (*)






BERITA BERIKUTNYA
loading...