Mahasiswa Minta Inspektorat Audit Studi Banding Kades

Rabu, 13 Oktober 2021 | 07:23:39 WIB

(Zainur/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, TEBO- Soal studi banding 60 kepala desa yang bermasalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, minta Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) memperbaiki administrasi. Hal ini terungkap  dalam Rapat  Dengar Pendapat (RDP) Selasa (12/10/2021).

Dalam RDP antara DPRD, APDESI, Kades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kurangnya persiapan membuat studi banding yang diikuti 199 peserta itu kacau, yang semula direncanakan di Lombok.

Wakil Ketua DPRD kabupaten Tebo Syamsu Rizal mengatakan, APDESI Kabupaten Tebo harus memperbaiki dan menghitung berapa jumlah anggaran yang digunakan. Pasalnya kegiatan itu diluar dari rencana semula.

"Harus diperbaiki, soalnya dari nota dinas dan pelaksanaan berbeda,”katanya dalam RDP yang dilakukan di Ruang Bamus DPRD kabupaten Tebo.

Sementara itu Ketua APDESI Kabupaten Tebo Kardianto, mengatakan, batalnya pelaksanaan di Lombok, dikarenakan ada gempa di lokasi yang akan dituju. Dan akhirnya kegiatan dialihkan di Jakarta dan Bandung. "Kami minta maaf, ke depan akan lebih baik,”kata Kardianto.

Zikwan, Kades Rantau Api, menyebutkan takut berurusan dengan hukum. Dan mempertanyakan bagaimana pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) soal studi banding. Pasalnya sebagai Ketua APDESI Tengah Ilir ia tidak dilibatkan dalam perencanaan.

"Saya berangkat, tapi tidak tahu tenis berangkat. Saya di situ hanya sebagi peserta,”ungkapnya.

Diundang dalam RDP, Ketua Umum HMI Tebo Hamdan, mengatakan dengan fakta yang ada, meminta aparat penegak hukum melakukan audit terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam studi banding.

"Kami minta inspektorat audit soal studi banding,”ucapnya.

Permasalahan pada studi banding adalah, rencananya dilaksanakan di Lombok yang telah keluar.  Untuk berangkat jelas SPT untuk ke Lombok namun SPPD ditandatangani di Jakarta karena batal ke Lombok.

Bupati Tebo Sukandar meminta PMD dan  APDESI segera melakukan klarifikasi. kemudian untuk Kades untuk segera menyampaikan SPJ soal studi banding. (uri)






BERITA BERIKUTNYA
loading...