Kejari Tebo Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Padang Lamo, Kadis PUPR Provinsi dan Kabid Bina Marga S

4 Proyek Senilai Rp 40 M Bermasalah

Rabu, 13 Oktober 2021 | 07:28:23 WIB

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebo, Imran Yusuf
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebo, Imran Yusuf (Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, TEBO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo terus mengusut dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan Simpang Logpon- Padang Lamo-Tanjung di Kabupaten Tebo. Proyek senilai Rp 40 Miliar itu terindikasi bermasalah yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Pihak Kejati juga sudah memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan proyek tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebo, Imran Yusuf mengatakan, dari hasil gelar perkara diketahui proyek yang dikerjakan dalam tiga tahun anggaran itu terindikasi bermasalah. Pihaknya menemukan ada indikasi penyimpangan dalam pengerjaannya. Menurut dia, sedikitnya ada 15 orang yang sudah diperiksa terkait proyek tersebut.

Imran mengungkapkan, awal penyelidikan kasus ini berdasarkan temuan BPK pada pengerjaan proyek jalan tahun anggaran 2019. Pada tahun itu, Pagu anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 7,6 M. Hasil audit BPK ada temuan indikasi kerugian Negara.

Dari hasil paparan bersama auditor, ada indikasi kerugian negara pada empat tahun anggaran proyek peningkatan jalan Padang Lamo atau Simpang Logpon itu, yakni dari 2018 hingga 2020. Namun yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan baru proyek tahun anggaran 2019.

‘’ Dari gelar perkara akhirnya disepakati penyelidikan dilakukan secara menyeluruh tiga tahun anggaran, 2018, 2019 dan 2020. Gelar perkara itu dihadiri Tim ahli dari Bandung dan auditor, pada Kamis 7 Oktober 2021 lalu,’’ jelasnya.

Proyek peningkatan jalan Padang Lamo itu sendiri dibiayai dari APBD Provinsi Jambi dengan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Rinciannya, pada tahun 2018 ada satu proyek dengan nilai pagu Rp 26 Miliar. Kemudian tahun anggaran 2019, nilai pagu Rp 7,6 Miliar, dan tahun 2020 nilai pagu Rp 4 Miliar dan Rp 18 Miliar.

Khusus 2019, proyeknya dikerjakan oleh PT Nai Adhipati Anom. " Sementara ini, nilai kerugiannya belum ada. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli diindikasikan ada kerugian negara. karena baru ekspos, kami selesaikan administrasi dulu", kata dia.

Imran menyebutkan, indikasi awal, ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kaidah dan spesifikasi teknis. “Untuk nilai rupiahnya, kami minta kawan-kawan dari BPKP untuk menghitung,” ujar Imran.

Dia menyebutkan bahwa untuk pekerjaan anggaran 2019 juga sudah mengerucut ke nama tertentu. Namun, dia belum bersedia menyebutkan nama tersangka atau calon tersangkanya.

Imran mengatakan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut adalah Kabid Bina Marga Tetap Sinulingga. Tetap, kata dia, juga sudah diperiksa penyidik. Penyidik juga sudah memeriksa Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Muhammad Fauzi. “Sudah dua kali diperiksa,” ujarnya.

Imran mengatakan, rencanya pekan depan pihaknya akan memanggil kembali pihak yang terkait dengan ke empat proyek yang pengerjaannya terindikasi merugikan Negara tersebut.

"Kami akan ajukan ke BPKP untuk melakukan perhitungan indikasi kerugian negara. dan segera melakukan pemeriksaan untuk kelengkapan," pungkasnya. (uri)






BERITA BERIKUTNYA
loading...