Sigit: Perda Nomor 42/2001 Tentang Hari Jadi Tanjabtim Perlu Direvisi

Penetapan HUT Tanjabtim Disoal

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:03:07 WIB

(Afrizal/jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Har ini, Kamis 21 Oktober 2021, Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten tersebut ke-22. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan, kenapa Pemkab Tanjabtim menetapkan hari jadi kabupaten tersebut melalui perda nomor 42 Tahun 2021, tanggal 21 Oktober. Padahal, kapaten tersebut dibentuk berdasarkan UU No.54 Tahun 1999 dan diresmikan/disyahkan tanggal 12 Oktober 1999.

Seperti diketahui, Kabupaten Tanjabtim dibentuk bersama tiga daerah pemekaran lainnya di Provinsi Jambi. Yakni Sarolangun, Tebo dan Muarojambi.  Peresmian pembentukan empat kabupaten ini bersamaan dengan ratusan daerah pemakaran lainnya di Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu, Faisal Tanjung atas nama Presiden RI.

Bersamaan dengan pembentukan kabupaten, saat itu, 12 Oktober 1999, mendagri juga  resmi melantik penjabat Bupati Tanjabtim Drs Harris. Harris sendiri diangkat menjadi penjabat Bupati Tanjabtim berdasarkan keputusan mendagri nomor 131.21-1124 tanggal 8 Oktober 1999. Dalam prasasti peresmian pembentukan kabupaten Tanjabtim yang ditandatangani Mendagri Faisal Tanjung juga tertanggal 12 Oktober 1999.

‘’ Ini lah yang kita pertanyakan. Kok Pemkab Tanjabtim menetapkan hari jadi kabupaten itu tanggal 21 Oktober. Padahal, jelas jelas berdasarkan dokumen dan bukti yang ada, kabupaten itu resmi dibentuk tanggal 12 Oktober 1999. Kenana kok bisa beda dengan Kabupaten Sarolangun, Tebo dan Muaro Jambi. Padahal peresmian poembentukannya jelas pada hari dan tanggal yang sama, 12 Okptober 1999,’’ kata pemerhati soasial dan kebijakan publik, Sigit Eko Yuwono.

Menurut Sigit, penetapan hari jadi Tanjabtim tanggal 21 Oktober 199 itu ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 42 tahun 2001, tentang Hari Jadi Kabupaten Tanjab Timur. Dia menilai perda ini keliru. Dalam perda pasal 3 disebutkan, Penetapan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (21 Oktober1999), dengan pertimbangan: pada poin A dijelaskan bahwa  tanggal 21 Oktober 1999 adalah merupakan hari pengantar tugas Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur oleh Gubernur Jambi dan penyerahan kewenangan oleh Bupati Tanjung Jabung kepada Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kemudian, pada poin B disebutkan bahwa sejalan dengan itu, peringatan dan perayaan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan pada tanggal 21 Oktober setiap tahunnya .  ‘’ Ini jelas keliru. Kita tidak permasalahkan perayaannya kapan saja. Bisa tanggal 21 atau tanggal lainnya. Tapi, hari jadi seharusnya tetap tanggal 12 Oktober 1999. Ini harus diluruskan. Menurut saya perdanya harus direvisi,’’ katanya.

Sigit menjelaskan, pengantaran tugas pejabat Bupati Tanjabtim oleh Gubernur Jambi tanggal 21 Oktober 1999 itukan hanya acara seremonial. Tidak bisa serta merta bisa dijadikan patokan atau pedoman sebagai hari jadi Tanjabtim. ‘’ Penjabat Bupati Sarolangun, Tebo dan Muarojambi kan juga tidak diantar tugas oleh gubernur pada tanggal 12 Oktober. Toh hari jadi kabupaten tersebut tetap tanggal 12 Oktober, sesuai dengan UU 54/1999 tentang pembentukan kabupaten kabupaten tersebut,’’ ujarnya.

Oleh sebab itu, Sigit menilai Perda nomor 42 tahun 2001 tentang hari Jadi Kabupaten Tanjabtim perlu direvisi untuk meluruskan sejarah. ‘’ Jangan sampai anak cucu kita nanti tahunya kabupaten Tanjabtim dibentuk tanggal 21 Oktober 1999. Padahal yang benar adalah 12 Oktober 1999,’’ katanya.

Kasubag Komunikasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Tanjabtim Suhaili menyambut baik masukan soal Perda Hari jadi Kabupaten Tanjabtim yang dipertanyakan banyak pihak. Menurut dia, penetapan hari jadi Tanjabtim tanggal 21 Oktober 1999 itu pertimbangannya adalah karena hari itu pertama kali dimulainya aktivitas pemerintahan Pemkab Tanjabtim.

Suhaili mengatakan, mereka tidak menampik dan tahu betul Kabupaten Tanjab Timur resmi dibentuk berdasarkan UU No 54 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober. Penjabat bupatinya ketika itu juga dilantik tanggal 12 Oktober. Tapi, aktivistas pemerintahannya dimulai tanggal 21 Oktober 1999.         

‘’ Jadi, semangatnya kami ingin merayakan dan mengingat hari itulah, tanggal 21 Oktober 1999 aktivitas pemerintahan Tanjabtim dimulai. Makanya, peringatan hari jadi Tanjabtim diperingati setiap tanggal 21 Oktober,’’ jelasnya.

Mengenai kritika atau masukan yang menyatakan perda hari jadi Tanjabtim keliru, pria yang juga pamiliar disapa Wlili ini tidak mempersoalkannya. Menurut dia, masukan dan kritikan itu sangat bagus. ‘’ Saya paham lah, mungkin ada yang beranggapan masak Perda bisa mengalahkan UU. Tapi inti dan semangat dari pembuatan Perda ketika itu adalah untuk merayakan hari pertama aktivitas pemerintahan Tanjabtim.  Kami ingin masyarakat mengingat, pada 21 Oktober 1999 lah hari pertama kali pemerintah Tanjabtim dimulai,’’ kata dia.

Dengan adanya kritikan dan masukan tersebut, menurut Wili, bisa saja kedepan Perda No 42/2001 itu direvisi. ‘’ Bagi kita tidak masalah. Ini masukan yang sangat bagus. Bisa saja nanti perda direvisi. Misalnya hari jadi tetap tanggal 12 Oktober 1999. Namun, perayaannya ditetapkan setiap tanggal 21 Oktober. Menurut saya tidak masalah. Saya atas nama Pemkab Tanjabtim mengucapkan terimakasih atas masukan dan kritikan berbagai pihak,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanjabtim, Mahrup mengatakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999. Seyogyanya, HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal tersebut. Namun, dikarenakan penjabat Bupati ketika itu Drs. Harris Fadillah mulai menjalankan roda pemerintahan pada 21 Oktober, maka momen awal menjalankan aktivitas pemerintahan itulah dijadikan sebagai puncak peringatan HUT Tanjabtim setiap tahunnya.

"Sesuai UU memang terbentuknya Kabupaten Tanjabtim pada 12 Oktober. Namun kita memperingati HUT Tanjabtim pada 21 Oktober, bertepatan dengan awal bapak Harris Fadillah menjalankan roda pemerintahan saat itu,"jelasnya.

Menanggapi penjelasanKetua DPRD dan Kasubag Informasi tersebut, Sigit menilai ini bisa mengabur sejarah. Menurut dia, seharusnya hari jadi ditetapkan tanggal 12 Oktober. Soal perayaan bisa saja tanggal 21. ‘’ Kalau dari penjelasan ketua DPRD dan Kasubag indormasi  itu kan kesannya, setiap tanggal 21 Oktober itu yang diperingati adalah hari pertama Penjabat Bupati Tanjabtim ngantor. Bukan memperingati hari jadi Kabupatennya.  Menurut saya ini perlu diluruskan dan perdanya direvisi,’’ kata Sigit. (ist/zal)






BERITA BERIKUTNYA
loading...