Kadishub Muarojambi Janji Cek Angkutan Batubara yang Lewati Jalan Umum di Desa Nyogan-Pelempang

Aneh! Pemkab Tak Tahu Aktivitas Tambang Batubara

Jumat, 22 Oktober 2021 | 07:14:37 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, MUAROJAMBI - Aktivitas angkutan batu bara menjadi masalah serius di Provinsi Jambi. Keluhan dan protes terhadap tingginya mobilitas truk truk pengangkut batubara yang melewati jalan umum  makin massif di tengah masyarakat yang terdampak. Selain menganggu aktivitas warga, mobilitas angkutan baru bara ini juga menyebabkan banyak terjadi kecelakaan lalulintas dan merusak jalan umum.

Yang teranyar, Warga Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Muarojambi menghadang truk batubara melintas di jalan umum di desa mereka, Rabu (20/10). Aksi tersebut nyaris memicu bentrok dengan pihak pemegang Delivery Order (DO) angkutan batubara yang keberatan truknya disetop. Dan terjadi intimidasi terhadap masyarakat.

Anehnya, sebagai ‘pemilik wilayah’ sejumlah instansi di lingkup Pemkab Muarojambi, seperti Pihak Kecamatan Mestong dan Dinas Perhubungan Muarojambi ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu adanya aktivitas tambang dan angkutan batubara di wilayah Desa Nyogan dan Pelempang, Kecamatan Mestong tersebut. Selain itu, mereka juga tidak tahu ada aksi warga menyetop angkutan batubara pada Rabu lalu.

‘’ Sampai saat ini poihak kecamatan tidak mengetahui keberadaan batu bara di desa Nyogan,’’kata Oki, Kasi Trantib Kecamatan Mestong saat dihubungi Jambi One. Sementara Camat Mestong dihubungi Kamis melalui nomor ponselnya tidak diangkat.

 Terpisah, Kadis BPTSP Muaroambi Zuharman dikonfirmasi mengatakan perizinan tambang langsung ke pusat bos dan provinsi. Jadi Pemkab Muarojambi tidak ada punya hak soal perizinan. Dinas Lingkungan Hidup Muarojambi juga mengaku tidak punya wewenang melakukan pengecekan ke lokasi tambang.

Setali tiga uang, pihak Dinas Perhubungan Muarojambi pun mengaku tidak tahu ada aktivitas angkutan batu bara di wilayah Kecamatan Mestong. Kepala Dinas Perhubungan Muarojambi M Havis ketika dikonfirmasi mengaku baru tahu ada aktivitas angkutan batu bara di Desa Nyogan dan Pelempang setelah dihubungi Jambi One. Dia juga mengaku tidak tahu ada aksi warga menyetop angkutan batubara.

Namun Havis berjanji akan segera menindak lanjuti kejadian tersebut. ‘’ Kita akan lakukan pengecekan ke lapangan. Dasar aturannya terhadap angkutan batubara yang mengunakan jalan umum dan lingkungan sudah ada. Kalau tidak sesuai dengan kapasitas tonasenya akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ kata Havis saat dihubungi Kamis (21/10) malam.

Menurut Habiz, pihaknya juga akan koordinasi dan kerja sama dengan Polri, TNI, Satpol PP dan instansi terkait untuk menertibkan angkutan batu bara. ‘’ Pokoknya masalah ini sesegera mungkin kita tindaklanjuti,’’ pungkasnya. 

Sementara itu Inisiator Barikade Rakyat Anti Mafia Tambang (BRAnTaM), Sigit Eko Yuwono sangat menyayangkan Pemkab Muarojambi dalam hal ini pihak Kecamatan Mestong dan Dishub Muarojambi tidak mengetahui ada aktivitas tambang dan angkutan batubara di wilayahnya. Menurut dia, sebagai pemilik wilayah, seharusnya instansi terkait ini harus pro aktif. 

‘’ Ini aneh namanya, masak sebagai pemilik wilayah mereka tidak tahu ada aktivitas tambang (batubara) di wilayahnya. Mereka seharusnya pro aktif mendengar aspirasi masyarakat. Jangan sampai setelah ada kejadian di masyarakat baru sibuk mau turun ke lapangan,’’ kata mantan Kabid Penanganan Konflik Kebangpol Provinsi Jambi yang baru pensiun ini.

Sigit menyarankan semua pihak terkait harus segera menyelesaikan konfliki antara masyarakat dengan pengelola tambang dan tranportir angkutan batubara ini. Bukan hanya  yang terjadi di wilayah Mestong, tapi juga di daerah daerah lain. Karena kejadian serupa sudah banyak terjadi. Namun penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Ini bisa jadi bim waktu di kemudian hari,’’ katanya.

Seperti diberitakan dari penelusuran Jambi One, pemenang IUP Batu Bara di Desa Nyogan adalah PT Arga Makmur bekerja sama dengan PT GEA Lestari. Sementara kontraktor peklaksana di lapangannya adalah PT Buana Tatau Bersada.

Informasi dan data yang diperoleh Jambi One, sepekan yang lalu, pada 13 Oktober 2021 Pemprov Jambi sudah menggelar rapat khusus membahas angkutan batu bara. Rapat yang dipimpin Sekda Provinsi Jambi, Sudirman tersebut dihadiri semua unsure terkait. Mulai dari perwakilan Polda Jambi, perwakilan kabupaten/kota, seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan transportir angkutan batu bara, serta perwakilan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) se Provinsi Jambi. 

Dari dkomen notulen rapat yang diperoleh Jambi One, ada tujuh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Pertama, pemegang IUP dan transportir angkutan batubara diminta mematuhi jam operasional, kapasitas pengangkutan, dan rute pengangkutan batubara yang telah ditentukan serta kelayakan dan usia kendaraan.

Kemudian, poin ke dua, para pemegang IUP dan transportir batubara diminta mengorganisir kendaraan angkutan batubara sehingga tidak ada lagi yang parkir di bahu jalan dan konvoi di jalan raya. Poin ketiga, direkomendasikan kepada pemegang IUP, transportir dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dilalui oleh angkutan batubara untuk membuat rest area bagi sopir angkutan batubara

Selainjutnya, pada poin ke empat dalam notula tersebut disebutkan Pemprov Jambi akan menyurati PT. Pertamina (Persero) untuk penambahan kuota BBM jenis Solar untuk SPBU di jalur yang dilalui angkutan batubara. Pada poin ke lima, rapat tersebut juga merekomendasikan agar dilakukan pertemuan rutin untuk mengevaluasi hasil rapat yang telah dilakukan minimal per tiga bulan, dengan rapat selanjutnya mengundang pemilik DO.

Bertikutnya, poin ke enam, rapat menyepakati akan dilakukan optimalisasi penggunaan jembatan timbang dan penegakan hukum terhadap angkutan batubara yang melibatkan Ditlantas Polda Jambi, BPTD V, Dinas perhubungan Provinsi Jambi dan inas Perhubungan Kabupaten/ Kota.

Lalu, pada poin ke tutuh, untuk solusi jangka panjang, para pengelola IUP diminta merealisasikan pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Rapat tersebut juga menyepakati tata cara angkutan batu bara tetap mengacu kepada Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi, Pergub Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara, dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 2330 / Setda.Ekbang-3 / 2012 tentang Penggunaan Jalan Publik untuk Jalan Angkutan Batubara antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. (ist/ari)






BERITA BERIKUTNYA
loading...