Hasil Rakor Masalah Angkutan Batubara Dinilai Tak Ada yang Baru

Solusi yang Ditawarkan Gubernur Ibarat Lagu Lama di Cover Ulang

Kamis, 18 November 2021 | 08:16:23 WIB

()

JAMBIONE.COM, JAMBI- Rapat Koordinasi (Rakor) masalah angkutan batubara kembali digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu kemarin (17/11). Selain Gubernur Jambi Al Haris, rakor yang dihadiri  Kepala Badan intelijen Daerah Jambi, bupati , pimpinan perusahaan pemilik IUP dan asosiasi transporter angkutan batu bara itu melahir 11 kesepakatan.

Ke 11 poin yang disepakati antara lain, pemerintah daerah (Pemda) memberi toleransi muatan angkutan batubara maksimal 8 ton ditambah bobot kendaraan. Kemudian, Pemda akan mengajukan ke pemerintah pusat, agar batubara dimasukkan sebagai barang penting, harus ada rasionalisasi biaya angkutan batubara yang melibatkan pemilik IUP dan transporter.

Berikutnya, Pemilik IUP harus memberi CSR/konpensasi kepada msyarakat, disepanjang jalan yang dilewati angkutan batubara, terutama Bajubang –Tempino didirikan pos pos pengamanan,  jam operasional angkutan batubara melalui Tembesi pukul 18.00 Wib hingga pukul 06.00 Wib, dan disiapkan kantong kantong parkir menuju Tembesi. Kemudian, Pemasangan rambu rambu disepanjang jalan Bajubang-Tempino, dan optimalisasi jembatan timbang.

Poin berikutnya, dilakukan pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak terjadi antrein angkutan batubara di SPBU. Lalu, untuk mempermudah komunikasi agar dibentuk asosiasi pemilik IUP dan dan asosiasi pemilik kendaraan/transporter, dan pemegang IUP yang bekerjasama dengan transporter harus menggunakan truk bernomor polisi Wilayah Jambi.

Dibagian lain, sejumlah solusi yang disepakati pemerintah mengatasi gejolak ditengah masyarakat soal angkutan batubara saat ini banyak menuai kritik. Sebab, jika mencermati ke 11 poin yang disepakati tersebut, sebenarnya tidak ada yang baru. Sebagian besar yang disepati tersebut sudah diatur jauh sebelumnya. Namun, selama ini di lapangan semuanya dilanggar. Kesepakatan ini bisa diibaratkan ‘’lagu lama yang di cover ulang menjadi baru’’.

Soal muatan angkutan batubara misalnya, sejak awal adanya kegiatan angkutan batubara di Jambi, sudah diatur soal batas maksimal angkutan sesuai dengan standar truk. Namun, dalam pelaksanaannya, selama ini hampir seluruh truk angkutan batubara overload (melebihi tonase). Para sopir beralasan, jika angkutan sesuai tonase mereka tidak mendapat untung alias rugi.

Kemudian, soal jam opersional, sejak terjadi gejolak serupa 2014 lalu, batas jam operasional angkutan batubara ini sudah  diputuskan dan disepati bersama semua pihak, Pemda, pemilik IUP dan transporter. Namun, keputusan bersama ini juga dilanggar.

Pengalihan jalur angkutan batubara ke jalan Bajubang-Tempino sebenarnya juga bukan hal baru. Sebelumnya jalur ini juga pernah menjadi jalir alternatif. Namun, karena jarak tempuh semakin jauh dan jalur tersebut rusak berat, maka para sopir angkutan batubara lebih memilih jalur Muara Bulian-Mendalo-Kota Jambi.

Akademisi Jambi Noviardi Ferzi mengatakan, substansi masalah angkutan batubara saat ini adalah hak masyarakat sebagai penguna jalan yang terampas. Dalam hal ini pihak yang paling menderita adalah masyarakat umum pengguna jalan, baik motor, mobil dan angkutan umum. Sehingga dalam hal ini yang dituntut mahasiswa adalah menagih prioritas pemerintah kepada siapa berpihak.

‘’ Sudah pasti ada yang dirugikan dalam hal ini. Namun kembali pada keberpihakan Gubernur. Mau mengayomi kepentingan siapa, masyarakat atau sebagian masyarakat dalam hal ini pelaku bisnis batubara dan turunannya,’’ kata Dosen STIE Jambi ini.

Menurut dia, mengacu pada Perda Provinsi Jambi nomor 13 tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi Pasal 5:  (1) Setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui Jalan khusus atau Jalur sungai. (2) Kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus siap selambat - lambatnya Januari 2014. Namun hingga sekarang (2021) peraturan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan. 

‘’Gubernur harus tegas menghentikan angkutan batubara ini sampai ada jalan khusus bisa disepakati untuk dibangun. Adapun solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini masih solusi yang temporer atau sementara dan sangat teknis,’’ kata dia. 

Noviardi menilai solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini tidak ada yang baru. Bahkan, menurut dia,  pembatasan tonase angkutan maksimal 8 ton adalah solusi yang bahaya. Kenapa?, karena berpotensi akan memperbanyak jumlah truk yang akan beroperasi. ‘’Saya pikir Gubernur harus tegas membela mayoritas rakyat,’’ tegasnya.

Akademisi yang rutin menulis permasalahan sosial ini menilai solusi yang ditawarkan saat ini ibarat lagu lama di cover ulang sehingga terlihat baru. ‘’ Padahal solusi yang ditawarkan tersebut tidak ada yang baru. Semua keputusan yang disepakati dalam beberapa kali rakor ini sudah pernah dibuat saat terjadi gejolak serupa tahun 2014 lalu,’’ ungkapnya.(*)






BERITA BERIKUTNYA
loading...