Gubernur Ajak Bupati/Walikota Tambah Modal Bank Jambi

Selasa, 23 November 2021 | 08:08:45 WIB

(Andrey/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Gubernur Jambi Al Haris mengajak para bupati dan walikota bersama sama menambah modal Bank Jambi sehingga kecukupan Modal Inti Minimum Rp 3 Triliun pada tahun 2024.  Ajakan ini disampaikan Haris saat membuka Rapat koordinasi (rakor) Pemenuhan Modal Inti Minimum BPD PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin(22/11).

Menurut Al Haris, Bank Jambi memang harus menambah modal. Dari laporan kepala Bank Jambi, kebutuhan sampai 2024  sebesar Rp 3 triliun. ‘’ Sekarang kita punya modal Rp 1,8 Triliun,’’ katanya.

Haris juga menghimbau bupati dan walikota tidak ragu menambah penyertaan modal ke bank Jambi. Karena terbukti, mendapatkan dividen tiap bulan. Hanya saja masalahnya,  APBD kabupaten/kota dilakukan recofusing. DAO turun, dan dana bagi hasil juga turun. ‘’Ini persoalan sebenarnya, sehingga APBD kab/kota di Provinsi Jambi menurun. Apalagi nanti 2024 semua daerah akan melaksanakan Pilkada, artinya Bupati/Walikota harus menganggarkan pilkada sehingga harus menyisikan anggaran untuk pilkada," jelasnya.

Oleh sebab itu, dalam rakor tersebut Haris mengajak para kepala daerah mencari solusi bersama.  ‘’Saya ingin modal (Rp 3 T ) terpenuhi di tahun 2024. Pada hari ini saya memohon tanggapan Bupati/walikota se-Provinsi Jambi. Intinya teman-teman semua sepakat bahwa kita perlu menambah modal. Tinggal lagi kita bicara dimana sumbernya," katanya.

Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam wawancara  menyatakan rakor tersebut menyepati modal inti Bank Jambi Rp 3 Triliun harus dipenuhi sampai dengan tahun 2024. ‘’Regulasi yang harus kita sepakati adalah penyertaan modal itu wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda). Insya Allah jika tidak ada halangan dan perubahan akan menetapkan Perda Penyertaan Modal itu," ungkapnya.

Menurut Sudirman, beberapa kabupaten sudah menetapkan, termasuk Kota Jambi. Dalam Perda Provinsi Jambi sudah ada pembagian porsi-porsi, berapa kewajiban yang harus disetor Pemprov dan Kabupaten/Kota sehingga terpenuhinya Rp 3 Triliun. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melepas dividen yang diterima Kab/Kota. Termasuk provinsi yang nominalnya Rp 300 Miliar.

‘’ Nanti akan dilihat dari kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota, apakah dividen itu dikembalikan sebagai tambahan penyertaan modal di Bank Jambi, ataukan mungkin hanya setor saja. Akan ada kesepakatan-kesepatan. Para Kepala Daerah berharap ada semacam Business Plan yang konkrit dan real dari Bank Jambi agar dapat berkembang," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halcon menjelaskan permasalahan Bank Jambi. Menurut dia, upaya untuk mendorong peningkatan modal inti BPD sudah didapat dari Taspen. Pihaknya juga sudah mendapat dorongan dari kementerian Dalam negeri dan OJK. ‘’  Dorongan ini akan lebih efektif efisien apabila juga dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder DPD di daerah, sehingga benar-benar dapat meningkatkan modal inti BPD,’’ katanya.

Elcon juga berharap dukungan penuh dari Pemprov Jambi dan Pemkab/pemkot. Begitu juga dengan pimpinan DPRD Provinsi  dan DPRD kabupaten/kota.

 Pejabat Kementrian Dalam Negeri, Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Budi Santosa yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan untuk menyelamatkan Bank Jambi kuncinya koordinasi. Menjurut dia, Gubernur AL Haris Mas Haris selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi selaku atasan Bupati/ Walikota punya kewenangan penuh untuk bersama-sama menyelamatkan dan memenuhi modal inti dari BPD Jambi. Intinya sederhana, mohon bantuan kepada para Kepala Daerah dalam artinya Bupati dan walikota ,’’ katanya. (rey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...