Gubernur Dinilai Tak Paham Cara Penetapan, KSBI Jambi Desak Dilakukan Peninjauan Ulang

UMP Hanya Naik Rp 18 Ribu, Buruh Protes

Rabu, 24 November 2021 | 06:45:55 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI– Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 hanya naik Rp 18.872,11 atau 072 persen, dari  tahun 2021 Rp 2.630.162,13 menjadi Rp 2.649.034,24 per bulan. Rapat Pleno Penetapan UMP ini dihadiri anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jambi dari unsur pemerintah, APINDO, unsur serikat dan unsur pakar, pada Jum'at, 12 November 2021.

Selanjutnya, kenaikan UMP Jambi 2022 itu ditetapkan dan ditanda tangani langsung Gubernur Jambi, Al Haris, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021 tentang penetapan UMP tahun 2022, pada 16 November 2021. UMP baru ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022 nanti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, Bahari mengatakan, dalam proses penenentuan kenaikan UMP, Pemprov Jambi hanya melaksanakan aturan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. “ Ketentuan kenaikan UMP ini memiliki rumusan dan formula tersendiri. Kita di daerah hanya memasukkannya saja,” jelas Bahari.

Namun, rendahnya kenaikan UMP tersebut mendapat protes dan penolakan dari berbagai kalangan. Terutama para buruh di Jambi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, dengan tegas menyatakan menolak keras keputusan Gubernur yang menaikkan UMP Provinsi Jambi yang hanya Rp 18 ribu tersebut.

Ketua KSBSI Jambi, Roidah Pane menyatakan kekecewaanya terhadap Gubernur Jambi, AL Haris. Menurutnya, gubernur terburu-buru menandatangani kenaikan UMP tersebut. “ Kita sangat menyesal dan kecewa atas keputusan Gubernur terkait kenaikan UMP Provinsi Jambi 2022, yang kenaikanya tidak sampai satu persen,” katanya.

Sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan, menurut Roida, SBSI akan melakukan aksi unjuk rasa pada 25 November 2021 besok.  Mereka menolak kenaikan UMP Provinsi Jambi 2022, yang dinilai terlalu kecil. Selain itu, dalam aksi tersebut SBSI juga menuntut pemerintah pusat mencabut UU tenaga kerjaan dari UU Cipta Kerja. “Inilah dampak UU Cipta Kerja yang tidak pro rakyat. Banyak kerugian kita,” kata Roida.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Jambi dari tahun ketahun mencapai 5,3 persen. Sementara pemerintah pusat hanya mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah sebagai landasan penetapan UMP. Roida menilai Gubernur Jambi belum pahan dan belum mengetahui cara menetapkan kenaikan UMP. “Harusnya Gubernur mempertimbangkan rekomendasi dari KSBSI,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Roida, KSBSI mendesak gubernur melakukan peninjauan kembali besaran UMP Provinsi Jambi tahun 2022. Mereka minta UMP tersebut dinaikkan menjadi 10 persen dari nilai tahun sebelumnya. “ Kita ingin naikknya 10 persen. Jadi sekitar Rp260 ribu lah,” tegasnya.     

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Jambi, Yohanes Vyn Amzar, SE MSi dari Universitas Jambi menyatakan, secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saat ini memang masih belum stabil. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan dari segi keuangan belum pulih. Dengan kondisi ini, Yohanes berpendapat pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi, seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian dan melihat pertumbuhan perusahaan per sektor.

“ Harusnya pemerintah tidak memukul rata kenaikan ini. Kalau sebelum pandemi pola seperti ini masih bisa digunakan. Namun, dimasa pandemi ini seharusnya pemerintah melakukan pola yang lain. Contohnya melihat per sektornya,” kata Yohanes.     

“Ada perusahaan yang memang keuntungannya cukup baik. Misalnya yang menghasilkan sumber daya, seperti batu bara, perusahaan telekomunikasi dan lain lain. Namun, ada juga yang karena pandemi tidak bisa berproduksi dan tidak bisa menghasilkan. Seperti sector perhotelan, rumah makan dan sebagainya. Dan seharusnya ini tidak disama ratakankan,” sambungnya.

Pertimbangan lainnya, menurut Yohanes, kenaikan UMP biasanya dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah daerah bisa saja sebelum memutuskan kebijakan itu,  melakukan klasifikasi perusahaan dengan melihat sektor yang pertumbuhan pendapatanya baik, maka itu dikenakan UMP yang lebih tinggi.

“ Seharusnya pemerintah Provinsi Jambi terlebih dahulu melihat dan mengkaji seberapa besar keutungan perusahaan di setiap sector. Apabila pemerintah pusat melakukan hal ini, pemerintah daerah tentunya akan ikut saja,” jelas Yohanes.   “Saat ini perusahaan bisa bertahan saja sudah syukur,” timpahnya.

 Atau, lanjut Yohanes, sebelum memutuskan kenaikan UMP dengan besaran tertentu, pemprov Jambi terlebih dahulu melakukan kajian per sektor industry/perusahaannya. Data itu pasti ada, sektor mana yang mengalami pertumbuhan tinggi, mana yang tumbunnya rendah. Dan Pemerintah Provinsi harusnya membuat sebuah aturan atau regulasi tersendiri terkait hal ini.  

“ Jadi, menurut saya, terkait UMP ini tidak bisa aturan itu dilihat in general (secara umum). Apalagi kondisi pandemi saat ini. Pertumbuhan ekonomi saat ini belum merata, maka dari itu, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian ataupun melakukan pengawasan per sektornya. Kebijakannya harus spesifik dan menyentuh sektornya. Bagi saya itu lebih adil, baik untuk perusahaan maupun pekerja,” pungkasnya. (rey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...