Instruksikan Kejati dan Kejari Lalukan Operasi Intelijen, Pantau Proses Distribusi

Jaka Agung Perintahkan Ungkap Mafia Pupuk

Senin, 10 Januari 2022 | 10:32:57 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Jaksa Agung RI St Burhanuddin memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan para Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, termasuk Jambi menelusuri praktik penyelewengan pupuk subsidi. Dia menginstruksikan para Kajati dan Kajari melakukan indenfikasi melalui operasi intelijen apakah di wilayah hukum masing-masing ada upaya praktik-praktik curang penjualan pupuk yang diperuntukan bagi para petani tersebut.

Perintah ini disampaikan Burhanuddin dihadapan para jaksa saat kunjungan kerja (Kunker) ke jajaran Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat (7/1). “Cermati betul setiap proses distribusi pupuk bersubsidi tersebut. Apakah tepat sasaran atau tidak. Segera tindak apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain. Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk,”tegasnya.

Khusus Jambi, menurut Burhanuddin, memiliki peranan penting dalam penyediaan stok pangan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, Provinsi Jambi mendapatkan Penghargaan di Bidang Pertanian tahun 2021. Jambi menduduki peringkat ke-lima dalam katagori Peningkatan Produksi Beras Tertinggi Tahun 2020-2021.

Kemudian, Provinsi Jambi masuk tiga besar, dalam katagori Provinsi dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi Periode Januari 2020 sampai Juni 2021. Menurut dia, ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan dan sudah sepatutnya harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan kembali, mengingat potensi Jambi dalam bidang agraris cukup menjanjikan.

Menurut Burhanuddin, dengan potensi ini, keberadaan pupuk --khususnya pupuk bersubsidi-- memegang peranan penting dalam menopang prestasi Jambi sebagai lumbung pangan peringkat tiga nasional. Karena, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus diamankan. Oleh sebab itu, sangat disayangkan terjadinya isu di Kabupaten Blora terkait kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi.

“Isu ini sudah pasti sangat meresahkan dan mengganggu para petani dalam meningkatkan hasil pangan. Sehingga efek domino dari berkurangnya produksi pangan akan mengganggu satabilitas ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, untuk internal, Burhanuddin meminta jajaran Kejaksaan meningkatkan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik (public trust). Dia juga meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan.

“Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner. Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya. Namun jangan segan menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,”tegas mantan Kejari Merangin ini.

Selain itu, Burhanuddin juga minta dilakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi. ‘’ Segera tindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan. Begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin,’’katanya .

Kemudian, dalam rangka mengoptimalisasikan penyelamatan aset negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi, Burhanuddin meminta jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2020. “Sebagai langkah pencegahan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara proaktif memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan kontrak perjanjian kerja sama. Sehingga resiko yang timbul akibat lemahnya perjanjian bisa dihindari,” ujarnya.

Selanjutnya Jaksa Agung menyampaikan saat ini fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara yang lebih dominan adalah Legal Assistance dan Legal Opinion. Untuk itu Jaksa Agung memandang fungsi legal audit harus lebih digalakkan.

Menurut dia, ini merupakan suatu proses kesinambungan dimana fungsi penegakan hukum. Khususnya dibidang tindak pidana korupsi telah sangat masif dilaksanakan. “Namun kita juga harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab celah kebocoran, sehingga masih maraknya kasus tindak pidana. Dengan  dilakukannya legal audit, maka celah potensi korupsi dapat kita tutup. Dan ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencegah tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dalam arahannya Burhanuddin menyampaikan bahwa jajaran Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus dalam kurun waktu selama satu tahun ini telah mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dengan skala kerugian negara yang cukup signifikan. Selain itu terdapat juga beberapa terobosan yang telah dilakukan. Seperti menerapkan tuntutan pidana mati dan juga telah berhasil membuktikan kerugian perekonomian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi.

“Saya minta kepada setiap kepala satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia dapat mengimbangi atau mendekati kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan di Bidang Pidana Khusus di lingkungan Kejaksaan Agung. Sehingga gaung kinerja kita dalam pemberantasan korupsi dapat masif didengar oleh masyarakat yang pada akhirnya kepercayaan publik kepada institusi Kejaksaan akan pulih,”kata dia.

Burhanuddin mengatakan, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengadaan barang dan jasa semata. Karena tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada sektor tersebut.

“Jajaran Kejaksaan harus me-reorientasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari perilaku koruptif bukan hanya merugikan sektor keuangan negara saja. Melainkan juga ada sektor perekonomian negara yang daya rusaknya lebih eksplosif,”pesanya.

Orang nomor satu di kejaksaan Agung ini berharap kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Jambi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan melalui kinerja. Khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. (ist)






BERITA BERIKUTNYA
loading...