Pihak Kampus Minta Kapolda Bijak Tanggapi Laporan YPJ

Selesaikan Polemik di Unbari, Pemprov Diminta Turun Tangan

Kamis, 13 Januari 2022 | 21:07:58 WIB

()

 

            Jambione.com, JAMBI- Polemik dualisme kepemimpinan (Rektor) di Universitas Batanghari (Unbari) terus berlanjut. Bahkan kini, perseteruan pihak Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) yang diketuai

Camelia Puji Astuti dengan mantan Rektor Unbari, Fachruddin Razi sudah masuk ke ranah hukum. Camelia melaporkan Fachruddin ke Polda Jambi, Selasa, 11 Januari 2022 lalu.

            Dibagian lain, pihak Unbari menyatakan siap menghadapi laporan YPJ tersebut. Penegasan ini disampaikan Ketua Tim kuasa hukum Unbari Firman Wijaya kepada wartawan, Kamis (13/1). "Ya biarkan saja bergulir. Kita akan lihat nanti. Yang jelas perlu academic wisdom (kebijakan akademik) menyelesaikan persoalan ini. Karena ini kampus. Banyak kepentingan publik," katanya.

            Firman mempertanyakan soal laporan itu. Apakah tepat menarik persoalan privat atau memprivatisasi kepentingan publik. ‘’Apalagi di akta sudah dijelaskan, pendirinya juga masih hidup tidak mengklaim kok. Ini soal moral saja," tambahnya didampingi pihak kampus Unbari.

            "Maka saya mengimbau, kalau kampus Unbari tak ada manfaat mungkin akan banyak persoalan hukum yang muncul. Jika ini kepentingan publik, kepentingan mahasiswa di dalamnya, maka pemerintah harus turun tangan," ujarnya.

            Firman berharap, Kapolda Jambi bijak menanggapi laporan pihak YPJ tersebut. ‘’Bagaimana kampus jadi ajang sengketa. Kepentingan civitas akademika harus diutamakan. Kalau persoalan bergulir, mahasiswa mau wisuda terus siapa yang mau nandatangani ijazah mereka. Jadi ada tanggung jawab untuk menyelesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mahasiswa," ungkapnya.

            Menurut Firman, Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengambil alih persoalan yang terjadi di Unbari ini. Pasalnya, berdasarkan rekam jejak pendirian yayasan Pendidikan Jambi, pemerintah merupakan salah satu inisiator berdirinya yayasan tersebut harus turun tangan menyelesaikan konplik ini.

            "Persoalan ini bisa diselesaikan jika dikembalikan kepada pendiri, unsur pemerintah Provinsi Jambi. Mengenai dualisme dan perbedaan tafsir soal akta, pemerintah secara moril perlu mengambil alih karena pemerintah adalah pendiri dan ada pendiri yang otentik masih hidup," katanya.

            Firman menegaskan bahwa Unbari sebenarnya adalah aset pemerintah yang dipercaya kepada civitas akademika.  "Kampus ini wilayah publik, jadi yang perlu diperhatikan juga adalah persoalan mahasiswa. Jika ada urusan pribadi, maka dikembalikan kepada dokumen autentik dalam lembaran Negara. Siapa pendiri dan selanjutnya yang meneruskan berjalannya Unbari," jelasnya.

            Sebelumnya, kuasa hukum YPJ Jarkasman menyebutkan, laporan mereka ke Polda Jambi terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan, pencemaran nama baik, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. "Untuk informasi kerugian belum diketahui, karena pihak yayasan pernah meminta laporan keuangan dari pihak universitas namun tidak diberikan," katanya.
            Terkait dualisme kepemimpinan di Unbari, Camelia selaku ketua umum YPJ telah menyerahkan surat keputusan kepada Dr. Yunan Surono, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unbari, pada Selasa, 28 Desember 2021 lalu. Penunjukan Plt Rektor tersebut dilakukan karena pihak yayasan menganggap jabatan Fachruddin Razi telah berakhir, sedangkan rektor definitif belum ada.
            Namun sebelum yayasan menyerahkan surat keputusan penunjukan Plt Rektor kepada Yunan Surono, Senat Unbari pada 24 Desember 2021 sudah lebih dulu memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan H. Fachruddin Razi, SH, MH sebagai rektor.

            Ketua YPJ, Camelia Puji Astuti mengatakan laporan ke Polda Jambi ini merupakan usaha YPJ sebagai penyelenggara Unbari yang sah untuk menjaga kelangsungan Unbari, serta meningkatkan kredibilitas unbari. " YPJ menunjukkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan agar eksistensi Unbari terus berlangsung. Dan ini merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kredibilitas Unbari. Ini juga merupakan tanggung jawab kami untuk masyarakat Provinsi Jambi," pungkasnya.(ist)
           






BERITA BERIKUTNYA
loading...