Diperiksa KPK Bersama Dua Asisten Rumah Tangga Sebagai Saksi kasus Suap RAPBD 2017

Sherrin Dicecar Soal Aliran Uang dari Apif

Jumat, 14 Januari 2022 | 09:20:58 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sherin Tharia, mantan istri Zumi Zola, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017,’’ Kamis (13/1) kemarin. Sherrin diperiksa bersama tiga skasi lainnya untuk tersangka Apif Firmanysah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tiga saksi lainnya tersebut yakni Phe Ngak Boen dan Hanna Francisca selaku asisten rumah tangga, dan Ruth Lila Anggraini selaku ibu rumah tangga. Pemanggilan Sherrin ini disampaikan Plt Juru bicara KPK Ali Fikri.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi untuk tersangka AF. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (13/1).

Sebelumnya, Sherrin juga pernah dipanggil dan diperiksa KPK sebagai saksi Apif Firmansyah pada 8 Desember 2021 lalu. Ketika itu, Sherrin diperiksa bersama ibu Zumi Zola Harmina Djohar. Keduanya dicecar soal pemberian uang dari tersangka Apif Firmansyah (AF).

"Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penerimaan oleh tersangka AF untuk diberikan kepada Zumi Zola dan aliran sejumlah dana dari tersangka AF kepada beberapa pihak di DPRD Jambi," kata Ali Fikri, ketika itu

 Informasinya, pemanggilan Sherrin kemarin masih terkait dengan aliran dana dari Apif ke keluarga Zola.

Seperti diketahui, dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Apif Firmansyah merupakan orang kepercayaan dan representasi dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Saat Zzola terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif bahkan dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zola. Di antaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi.

Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zola dan keluarganya, termasuk untuk keperluan pribadi Apif. Total uang yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagaimana perintah Zula, sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang "ketok palu" pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

KPK juga menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp 6 Miliar untuk keperluan pribadinya dan saat ini sudah mengembalikan Rp 400 juta ke KPK. Akibat perbuatannya, Apif disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Selain itu, ia juga disangka melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan menerima gratifikasi ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka. Yakni mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan mantan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan. Selain kasus gratifikasi, Zola dan Arfan juga jadi tersangka kasus suap pengeshaan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018.

Dari dua kasus tersebut, Zola sudah divonis majelis hakim Tipikor Jambi 6 tahun penjara. Sementara Arfan, dalam kasus gratifikasi divonis 4 tahun penjara. Sedangkan kasus suap pengesahahan RAPBD divonis 3,5 tahun penjara. Saat ini keduanya sama sama tengah menjalani hukuman. Zola di Lapasa Sukamiskin Bandung, dan Arfan di Lapas Kleas IIA Jambi. 

Sedangkan, dalam kasus suap pengesahan RAPBD, KPK telah menetapkan 18 orang tersangka. Selain Zumi Zola dan Arfan, dari Pemprov Jambi ada Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saifudin.

 Kemudian, tersangka dari DPRD Provinsi Jambi antara lain Cornelis Buston (ketua DPRD), Ar Syahbandar (wakil), Chumaidi Zaidi (wakil), Supardi Nurzain, Effendi Hatta, Zainal Abidin, dan Supriono.  Selanjutnya, Muhammadiyah,  Elhelwi, dan Gusrizal. Berikutnya, Tadjudin Hasan, Cekman dan Parlagutan Nasution. Ada juga pengusaha Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Sebagian besar mereka sedang menjalani hukuman di Lapas Jambi. Dan sebagian lagi sudah bebas.  Selanjutnya, KPK kembali menetapkan empat orang tersangka dari unsur anggota DPRD Jambi. Mereka adalah Fahrurrozi (FR), Arrakhmat Eka Putra (AEP), Wiwid Iswhara (WI), dan Zainul Arfan (ZA). Mereka berempat baru menjalani sidang perdana pada Kamis kemarin (4/11).

Terakhir, KPK juga telah menetapkan pengusaha swasta bernama Paut Syakarin sebagai tersangka. Dia sudah divonis 2,5 Tahun penjara oleh majelsi hakim Tipikor Jambi.(ist)






BERITA BERIKUTNYA
loading...