Bentuk Tim Penjaringan di Luar Baperjakat, Usulkan ASN yang Bantu Menangkan Zola Isi Eselon II dan I

Apif Ikut Andil Rekrut Pejabat Pemprov

Jumat, 29 April 2022 | 08:35:53 WIB

(RUDI SAPUTRA/JAMBI ONE)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Apif Firmansyah ternyata sangat berpengaruh saat menjadi asisten pribadi Gubernur Jambi Zumi Zola. Selain mengatur proyek  dan mengumpulkan gratifikasi dari para kontraktor, terdakwa kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan gratifikasi ini juga terlibat dan berperan dalam perekrutan pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (28/4) kemarin. Apif membentuk tim khusus untuk merekrut pejabat di Pemerintah Provinsi Jambi. Tim bentukan Apif tersebut mengusulkan nama-nama dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut berperan memenangkan Zumi Zola pada pemilihan Gubernur Jambi 2016. Tim ini juga menjaring dari “kalangan dalam dan luar” tim sukses yang ingin menjabat suatu jabatan. 

Fakta ini dibenarkan oleh Endria Putra, kolega Apif yang dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi.Ssaat itu ada perubahan nomenklatur. Sehingga banyak jabatan eselon kosong. Apif membentuk tim untuk mengisi jabatan eselon III dan eselon IV. “Ini kan untuk mengisi jabatan di ASN, kan orang-orangnya PNS? Tim itu dibentuk dalam hal apa?" tanya hakim anggota Hiasinta kepada Endria. 

Menurut Endria, tim tersebut bekerja di luar baperjakat. “Mengusulkan nama-nama (ASN) yang ikut membantu Zumi Zola. Seperti keluarga ASN dan mengajak tetangga memilih pak Zumi Zola sebagai gubenur," ungkap Endria di hadapan Ketua Majelis hakim Yandri Roni didampingi dua hakim anggota Yofistian dan Hiasinta Manalu.

Jaksa KPK Hidayat mengatakan Endria masuk dalam salah satu tim menjaring pejabat eselon III dan IV tersebut. ‘’ Saksi merupakan salah satu dari beberapa tim bentukan Apif Firmansyah untuk menjaring pejabat eselon III dan IV,’’ katanya. 

“Setelah Zumi Zola menjadi Gubernur, dibentuk juga tim untuk mendata siapa-siapa yang telah mendukung Zumi Zola dalam pencaloan sebagai gubernur. Orang orang tersebut (ASN)  diperhatikan jabatannya,’’ tambahnya.

Kemudian, lanjut Hidayat, orang atau PNS yang tidak mendukung, tapi menginginkan jabatan akan dimintai uang untuk menduduki jabatan eselon tersebut. ‘’ Tim itu dibentuk oleh Apif dan orang-orangnya,” ungkap Hidayat usai sidang.

Dalam sidang sebelumnya Apif diketahui beperan penting dalam mengumpulkan uang gratifikasi dari para kontraktor. Dalam dakwaan JPU, Apif disebut sebagai orang kepercayaan Zumi Zola ketika menjadi Gubernur Jambi. Dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2017, Apif memberikan uang Rp 13 Miliar kepada anggota DPRD Provinsi Jambi. Tujuanya  agar DPRD mengesankan RAPBD Provinsi Jambi APBD 2017.

"Saudara Zumi Zola meminta terdakwa agar mencarikan uang untuk anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai konpensasi ketok palu. Masing masing anggota menerima uang sebesar  Rp 200 juta," katanya jaksa saat membacaan dakwaan.

Kemudian, setelah uang didapat, Apif Firmansyah diminta memperhatikan rekanan yang sudah membatu memberikan uang ketok palu. Setelah berkordinasi dengan Dodi Irwan, terdakwa berhasil mengumpulkan Rp 9 Miliar dari sejumlah rekanan. Uang itu diambil Muhammad Imanuddin alias Iim.

Dalam dakwaan, JPU juga membeberkan aliran dana yang dikumpulkan Apif. Selain ke anggota DPRD Provinsi Jambi, uang gratifikasi dari para kontraktor tersebut juga mengalir ke Masnah Busroh dan Bambang Bayu Susesno (BBS).

Menurut JPU, uang gratifikasi itu digunakan untuk kampanye pemenangan Masnah-BBS saat mencalonkandiri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muarojambi di pilkada 2017. Saat proses penyidikan, Masnah dan BBS memang pernah beberapa dipanggil dan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi Apif.

"Anggaran itu mengalir ke Masnah dan Bambang Bayu Suseno saat keduanya mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muarojambi. Penggunaannya dalam rangka kampanye pemenangan Manah dan Bambang Bayu Suseno yang didukung oleh Zumi Zola," Kata JPU.

‘’Perbuatan Apif bersama-sama dengan Zumi Zola Zulkifli menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya berjumlah Rp 34.610.300.000 (Rp 34,6 M) haruslah dianggap suap. Karena berhubungan dengan jabatan Zumi Zola dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Zumi Zola selaku Penyelenggara Negara,” Kata JPU Siswandono.(usd)






BERITA BERIKUTNYA
loading...