Tuding Selama Ini Pemerintah Lakukan Pembiaran, Pabrik Beli Sawit Petani Dibawah Standar

Petani Minta Gubernur-Bupati Awasi PKS

Rabu, 18 Mei 2022 | 07:27:07 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi demonstrasi secara serentak di 22 Provinsi dan di Jakarta, Selasa (17/5) kemarin. Di Jakarta, aksi dipusatkan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekononomian, dan di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas). 

Sementara di Jambi, aksi digelar para petani kelapa sawit di tiga kabupaten. Yakni Bungo, Merangin dan Tanjab Timur. Mereka mendatangi kantor bupati di daerah masing masing. Secara nasional, aksi demonstrasi ini menolak kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi, Kasriwandi mengatakan, demo yang dilakukan oleh petani sawit dari Sabang-Marauke ini menuntut beberapa perubahan kebijakan. Salah satunya adalah mendesak pemerintah pusat mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

“Akibat larangan ekspor CPO lewat payung hukum Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil, mengakibatkan Tandan Buah Segar (TBS) tidak laku. Bukan jatuh lagi harganya, tapi tidak laku,” kata, Kasriwandi yang saat dihubungi Jambi One, sedang melakukan aksi di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut dia, para petani sawit sangat terkena imbas dari larangan ekspor CPO tersebut. “Kalau sawit tidak laku, kami tidak makan. Anak petani tidak sekolah, biaya hidup pakai apa? Belum satu bulan kebijakan itu diberlakukan, kami sudah tidak bisa hidup. Sudah tidak bisa menahan. Maka demo ini sebagai upaya untuk menuntut keadilan. Karena kebijakan itu ada di pusat, maka hari ini seluruh petani sawit dari Papua-Aceh sepakat melakukan demo di Jakarta,” jelasnya.

‘’ Tuntutan yang paling mendesak adalah mencabut larangan ekspor CPO. Kalau tidak dicabut kami tidak akan pulang, kita akan aksi terus,” ujarnya.

Selain menuntut pencabutan larangan ekspor CPO, para petani sawit juga meminta pemerintah merevisi  Permentan Nomor 01 yang mengatur tataniaga TBS. Menurut dia, Permentan itu hanya berlaku bagi petani yang bermitra. “Artinya, hanya untuk petani plasma atau pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Itu hanya tinggal sebagian kecil, sudah banyak yang dilakukan replanting (peremajaan),’’ kata dia.

 Sementara untuk  petani swadaya, perjanjian kontrak jual beli yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli (pabrik kelapa sawit), tidak berlaku. ‘’Dianggap petani swadaya itu tidak bermitra, harga sepihak. Itu sudah puluhan tahun harga sawit itu terjadi disparitas harga, Rp400 sampai Rp800 per kilogram. Padahal kualitas sawit dari petani swadaya ini lebih bagus daripada plasma. Harusnya yang membedakan harga TBS itu adalah kualitas buah petani. Mulai dari umur tanaman, dan bibit yang digunakan,” ungkapnya.

Selain kebijakan ditingkat nasional, para petani juga pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah mempedomani atura yang ada. Mereka minta pemerintah, dalam hal ini Gubernur dan para buparti mengawasi kebijakan tersebut dengan perangkat yang dimilikinya. “ Selama ini ada pembiaran dari pemerintah. Ada PKS yang menzolimi harga TBS petani. Sudah berulang-ulang disampaikan, tapi tidak ada tindakan dari pemerintah. Kami minta gubernur dan para bupati tegas terhadap PKS,’’ tegasnya.

Kasriwandi juga menceritakan, saat ini banyak PKS yang tidak mau menerima buah dari petani. Sebanyak 80 persen petani sawit di Jambi memilih tidak panen, karena harga sawit yang tidak sesuai (tidak laku). “Adapun harga, dipanen hari ini, lalu sore dimuat, masuk besok pagi, itu paling cepat tiga hari baru dibongkar. Sehingga TBS sudah rusak, karena berhimpit-himpit selama berhari-hari. Dianggap sudah rusak, karena sudah busuk. Itu yang terjadi. Padahal bukan salah petani. Alasannya perusahaan tidak terima buah, makanya dibuat seperti itu, menumpuk dipabrik,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, aksi para petani kelapa sawit di Bungo, Merangin dan Tanjabtim berlangsung tertib. Selain isu menuntut pencabutan larangan ekspor CPO, para petani yang tergabung dalam APKASINDO itu juga mendesak Bupati Bungo menindak PKS yang membeli sawit bpetani dibawah standar

‘’ Kami minta Bupati Bungo memerintahkan dinas terkait menindak PKS yang menurunkan harga tanpa koordinasi dan dibawah standar,’’ kata Joni Iskandar, Sekretaris Apkasindo Bungo.  Mereka juga meminta Bupati Bungo menyampaikan tuntutan mereka ke Presiden Joko Widodo

Menurut Joni, harga sawit di Kabupaten Bungo sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Sehingga kehadiran pemerintah untuk mencari solusi sangat dibutuhkan para petani. "Di wilayah lain harga TBS sudah diatas angka Rp 2.000. Sementara di Kabupaten Bungo masih banyak PKS yang mengambil di bawah Rp 2.000," ujarnya.

Asisten II Setda Bungo, Saiful Azhar saat menyambut kedatangan massa aksi menyebut pemerintah Kabupaten Bungo mendukung aksi yang dilakukan oleh Apkasindo. Apapun yang menjadi tuntutan "Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Apkasindo ini, dalam waktu dekat kita akan segera menyurati para PKS dan Presiden," kata Saiful.

Tuntutan serupa juga disampaikan para petani kelapa sawit di Merangin. Abu Hasan, koordinator lapangan (Korlap) meminta Pemkab Merangin menertibkan PKS yang tidak menerima TBS petani. "Kalau tidak, jangan salahkan kami akan tutup jalan perusahaan," ancam pendemo.

Di tanjabtim, para petani sawit meminta perlindungan kepada Bupati akibat turunnya harga sawit antara 50 - 70 persen. Kemudian meminta Bupati Tanjabtim untuk menyampaikan ke Presiden agar bisa meninjau ulang kembali kebijakan larangan ekspor sementara buah sawit, produk minyak goreng dan bahan bakunya.

Mereka juga meminta kepada Bupati memerintahkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjabtim melakukan investigasi ke PKS agar tidak menentukan secara sepihak harga TBS petani. Seharusnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi. 

"Kami juga meminta kepada Bupati agar mendukung pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pabrik minyak goreng di Tanjabtim," kata Muhammad Darwis, Koordinator Lapangan.

Sekda Tanjabtim, Sapril yang menerima pengunjukrasa berjanji secepatnya pihaknya menindaklanjuti tuntutan para petani kelapa sawit ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan prosedur. 

"Sementara terkait dengan permintaan pembangunan pabrik, saat ini di Tanjabtim sudah ada Tiga PKS. Idealnya harusnya Lima. Akan tetapi untuk pembangunan pabrik itu tidak semerta-merta bisa langsung dibangun, tapi harus melalui proses," terangnya.

"Namun kita Wellcome siapa pun investor yang mau masuk dipersilahkan, kami akan support. Dan semua hal sepanjang dengan ketentuan akan kita permudah, tidak ada yang kita persulit," pungkasnya.(ali/za/lil/yad)






BERITA BERIKUTNYA
loading...