Terkait Larang Truk Batu bara Isi BBM Solar Subsidi

Polda Jambi siap Kawal SE Gubernur

Kamis, 19 Mei 2022 | 09:23:43 WIB

(RUDI SAPUTRA/JAMBI ONE)

JAMBIONE.COM, JAMBI– Polda Jambi akan mengawal kebijakan pemerintah soal BBM subsidi agar tepat sasaran. Ini menyusul dikeluarkannya surat edaran (SE) Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub-3.1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara di Provinsi Jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo, menegaskan aturan pemerintah sudah tegas soal BBM bagi usaha pertambangan. Badan usaha pertambangan dilarang membeli BBM solar subsidi. “Aturan ini menindaklanjuti SE ESDM Nomor 4 Tanggal 9 April 2022, kemudian dikeluarkan SE Gubernur Jambi. Jadi jelas sudah, truk batu bara tidak boleh beli solar subsidi. Harus pakai solar industri,” katanya, Rabu (18/5).

Dengan aturan ini, pemilik maupun pengelola SPBU diminta tidak lagi mengisi BBM solar subsidi ke truk angkutan batu bara. Dalam SE Gubernur tersebut ada lima poin yang disampaikan.

Pertama, pemegang IUP, PKP2B, IUJP dan IPP, dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batubara wajib menggunakan kendaraan bermotor yang tidak menggunakan BBM bersubsidi dengan status kendaraan bermotor milik Badan Usaha Pertambangan sendiri atau Transportasi yang berbadan hokum.

Poin ke dua, Badan Usaha pertambangan/Pemegang IUP wajib berkontrak/kerjasama dengan pengusaha angkutan/transportir yang berbadan hokum, dan wajib melengkapi dengan nomor lambung pada setiap kendaraan sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak/kerjasama.

Kemudian poin ke tiga, Badan Usaha Pemegang IUP dan Pengusaha angkutan/transportir yang memiliki kendaraan ber TNKB luar polisi Jambi, wajib dimutasikan ke wilayah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam peraturan Gubernur Jambi, Nomor :16 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 9;

Berikutnya, poin ke empat, Badan Usaha Pemegang IUP, OP, PKP2B, IPP dan IUJP komiditas batubara wajib tidak mengoperasikan kendaraan batubara keluar dari Lokasi Tambang atau berada dijalan umum sebelum pukul 18.00 Wib.

Lalu, poin ke lima, Badan Usaha Pemegang IUP, PKP2B dan IUJP wajib untuk mematuhi surat edaran Gubernur ini dan jika terjadi pelanggaran akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.(Usd)






BERITA BERIKUTNYA
loading...