Dinilai Tak Sesuai Ketentuan

BPK Soroti Belanja Honor Tiga OPD Pemkot Jambi

Jumat, 20 Mei 2022 | 19:28:50 WIB

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta, menyerahkan LHP kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M. A. Fauzi dan Wakil Wali Kota Jambi, H. Maulana.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta, menyerahkan LHP kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M. A. Fauzi dan Wakil Wali Kota Jambi, H. Maulana. (Ali Ahmadi/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Pemerintah Kota Jambi berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 (Enam) kali berturut-turut, setelah pada Jumat Siang, (20/5) menerima salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta. Penyerahan LHP dilakukan pada Pukul 10.00 WIB kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M. A. Fauzi dan Wakil Wali Kota Jambi, H. Maulana. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Para Pejabat beserta jajaran di lingkungan Pemkot Jambi dan Pejabat Struktural serta Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Rio Tirta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

2. Kecukupan pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Jambi, TA 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021 tersebut. Namun demikian, BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain, Pada Pemerintah Kota Jambi :

a. Pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Kota Jambi yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi daerah yang berasal dari pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak lain minimal sebesar Rp599,31 Juta;

b. Pembayaran belanja honorarium pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran belanja honorarium yang membebani keuangan daerah sebesar Rp695,27 Juta; dan

c. Kekurangan volume pada 16 paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2,73 Miliar yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi sebesar Rp2,73 Miliar.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Rio Tirta mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," kata Rio Tirta dalam rilis yang diterima Jambione.com, Jumat (20/5).

BPK menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD, Bupati, dan Wali Kota beserta jajaran atas kerja samanya untuk menyelesaikan laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan, sehingga penyerahan LHP atas LKPD TA 2021 pada hari ini dapat terlaksana.

Dalam akhir sambutannya, Rio Tirta berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. (ali/*)

 






BERITA BERIKUTNYA
loading...