Tak Boleh Dikunjungi Keluarga, Kuasa Hukum harus se Izin Kalapas dengan Prokes Ketat

Mael Cs Ditahan di Sel Isolasi

Senin, 20 Juni 2022 | 07:19:43 WIB

(Zainur/Jambione.com)

JAMBIOE.COM, TEBO- Tiga tersangka kasus korupsi peningkatan jalan Simpang Logoon-Tanjung, Kabupaten Tebo  tahun anggaran 2019, Ismail Ibrahim, Tetap Sinulingga dan Suarto dititipkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo. Kini ketiganya ditahan dalam sel isolasi.

Kepala Seksi Pembinaan (Kasi-Bina) Lapas Kelas II B Muara Tebo Saripuddin Umar, mengatakan penempatan ketiga tersangka kasus korupsi sesuai dengan standar operasiaonal (SOP) di Lapas kelas II B Jambi. "Tiga titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo di sel isolasi," kata dia ketika dikonfirmasi wartawan.

Menurut Saripuddin, ketiga tahanan titipan Kejari Tebo tidak bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Namun kuasa hukum diperbolehkan dengan syarat harus se izin Kalapas Kelas II B Muara Tebo. "Saat ini masih pandemi, sehingga kunjungan ditiadakan," katanya.

Dia menjelaskan, selain izin kepala lapas, kuasa hukum tersangka diperbolehkan mengunjungi dengan catatan harus dilakukan pemeriksaan ketat. Termasuk menerapkan Prokes. 

Kata dia, jika pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi melaksanakan sidang ofline, ketiga tersangka harus ke Jambi untuk menjalani persidangan. " jika sidang digelar online, berarti ketiga tersangka bisa mengikuti persidangan dari dalam Lapas Tebo,"ujarnya.

Seperti diberitakan, Mael, Tetap Sinulingga, dan Suarto ditahan Kejari Tebo  pada Rabu, 15 Juni 2022. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo, Wawan mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Dikhawatirkan ketiga tersangka menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan mengulangi perbuatannya.  "Mereka kita tahan selama 20 hari. Jika dalam pengumpulan data dirasakan kurang, akan diperpanjang hingga 40 hari," katanya kepada wartawan.

Wawan menjelaskan, dalam proyek peningkatan jalan Simpang Logpon-Tanjung tahun 2019 ini, kapasital Mael sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan. Lalu Tetap Sinulingga sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Suarto merupakan Direktur PT Nai Adhipati Anom.  

Menurut Wawan,selama proses penyidikan kasus ini pihaknya sudah memeriksa  24 orang saksi. Dari proses penyidikan ditemukan dugaan penyimpangan yang merugikan Negara itu sehingga ditetapkanlah tiga tersangka. ‘’ Kasus ini masih terus kita kembangkan. Jika dalam pengembangan nanti ditemukan ada pihak lain yang terlibat, bukan tidak mungkin bakal ada penambahan tersangka,’’ ujarnya    

Atas perbuatanya, lanjut Wawan, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2021 tentang  pemberantasan tindak pidana pidana korupsi. Ancaman hukumannya pasal 2 minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara pasal 3 ancaman hukumannya minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebo Dinar Kripsiaji mengatakan ketiga tersangka sudah diperiksa sejak akhir April sebelum Idul Fitri lalu. Namun, ketika itu kapasitas ketiganya masih sebagai saksi.

Untuk diketahui, selain kasus korupsi proyek peningkatan jalan Simpang Logpon-Tanjung, Mael, Tetap Sinulingga dan Suarto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kasus korupsi proyek perawatan Jalan Padang Lamo, di Tebo tahun anggaran 2019 yang juga bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada 14 April 2022 lalu.

Kajari Tebo, Dinar Kripsiaji mengatakan, dalam proyek perawatan Jalan padang Lamo, Mael selaku pemilik sekaligus pengendali proyek. Lalu, Suarto selaku rekanan yang mengerjakan proyek tahun 2019, dan Tetap Sinulingga selaku PPK yang juga Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. ” Pada proyek itu kita temukan item pekerjaan yang fiktif dan item pekerjaan yang dikerjakan asal jadi,” katanya.

Dinar menjelaskan, anggaran proyek Peningkatan Jalan Padang Lamo Tahun Anggaran 2019 sekitar Rp 7,3 Miliar. Sementara, hasil perhitungan yang dilakukan BPKP, ada kerugian negara sekitar Rp1,7 Miliar. Selama pengusutan kasus ini, penyidik Kejari sudah memeriksa 63 saksi dari 4 surat perintah penyelidikan (sprint dik).

Ada 4 perusahaan penyedia yang diduga penyebab kerugian negara. Yakni, PT Sarana Menara Ventura, perusahaan asal Sumatera Barat, PT Family Group yang berkantor di Kabupaten Bungo, PT Nai Adipati Anom yang berkantor Perum Grand Kenali Kota Jambi, dan CV Citra Agung yang juga berasal dari Provinsi Jambi.

Dari hasil auditor, ada indikasi kerugian negara pada 4 tahun anggaran yakni dari 2017 hingga 2020. Namun yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan baru proyek tahun anggaran 2019. Proyek peningkatan jalan Padang Lamo itu sendiri dibiayai dari APBD Provinsi Jambi dengan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Khusus 2019, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Nai Adhipati Anom. Indikasi awal, ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kaidah dan spesifikasi teknis.(uri)






BERITA BERIKUTNYA
loading...