Andi : Fakta Persidangan dan Tuntutan Jaksa Tidak Jelas

Mantan Pengacara Ketua KPU Dituntut 5 Tahun Penjara

Selasa, 21 Juni 2022 | 08:09:04 WIB

(RUDI SAPUTRA/JAMBI ONE)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Tengku Ardiansyah, terdakwa perkara menghalang halangi penyidikan kasus korupsi dana hibah Pilkada di KPU Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjabtim di pengadilan Tipikor Jambi, Senin (20/6). Dalam tuntutan yang dibacakan jaksa M. Ali Nurhidayatullah, mantan pengacara Ketua KPU Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) Nurkholis itu dinyatakan telah terbukti bersalah.

Menurut jaksa, terdakwa dengan sengaja mengarah saksi Mardiana dan Sumardi untuk tidak menghadiri undangan penyidik sebanyak lima kali. Mereka juga tidak mau diperiksa dengan alasan tidak tau diperiksa untuk siapa.

Terdakwa juga disebut mengumpulkan dan mengarahkan saksi-saksi serta melaporkan ke Ombudsman, Jaksa Pengawas, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, sehingga menghambat penyidikan terhadap ketua KPU Tanjabtim saat itu.  JPU menilai setiap unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi, sehingga tidak ada kata pemaaf dan pengampunan bagi terdakwa.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Menyatakan terdakwa dengan sengaja mencegah, baik secara langsung atau tidak langsung kepada saksi. Menuntut terdakwa dengan pidana selama 5 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan.

Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp 300 juta, subsidair 4 bulan kurungan. Terhadap tuntutan ini, penasehat hukum Tengku Ardiansyah, Azwardi diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan.

Adapun perbuatan yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak koperatif serta tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan perbuatan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Sementara itu Penasehat hukum Tengku Ardiansyah, Andi Gunawan mengatakan fakta yang diungkap pada persidangan dan tuntutan tidak jelas. "Yang diungkapkan di persidangan ini kan ada proses tarikan menarik, ada juga yang klien saya pakai sandal. Tapi saat tuntutan kok malah tertundanya pemeriksaan. Kan sudah jelas kalau ada permintaan pemeriksaan ulang, itu artinya ada kordinasi antara dua belah pihak. Jadi faktanya tidak jelas," kata Andi.

Dia juga menyoroti tentang pengiriman surat yang dilayangkan terdakwa ke Ombudsman, Jaksa pengawas dan KomnasHAM, Andi menilai itu sah saja saja sebagai warganegara. "Apa haramnya mengirimkan surat ke tiga lembaga tersebut. Itu hak warga negara kok. Kalau itu di jadikan dasar, sama saja jaksa tidak mengerti undang undang Advokat," tegasnya.(usd)






BERITA BERIKUTNYA
loading...