19 OPD Dideadline Selesaikan Temuan Administrasi LHP BPK RI Hari ini

Haris Kesal Dumisake Belum Jalan, Segera Evaluasi Kadis

Selasa, 21 Juni 2022 | 08:10:04 WIB

(Andrey/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Gubernur Jambi Al Haris mulai kesal dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menjalankan Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Padahal program unggulanya itu merupakan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mengintervensi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.

Haris menyayangkan para kepala dinas (kadis/OPD) yang belum paham juga dengan program unggulan tersebut. Makanya dia menyatakan akan mengevaluasi kepala OPD yang terintegrasi pada program unggulan tersebut pada Agustus nanti.

"Sebagian jalan, sebagian tidak. Yang belum menunggu di APBD Perubahan nanti. Ini yang saya kesal kan, karena ini untuk umat," katanya usai memimpin apel Kedisiplinan ASN, Senin (20/6).

Menurut Haris, program tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mengintervensi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Seperti, program beasiswa, bantuan UMKM Milenial sampai dengan ada bedah rumah.

"Kadis nya belum mengerti dan tidak memahami, anak buahnya juga belum memahami. (Sampai Agustus-Red), siap siap evaluasi. Kita lihat nanti apakah dia masih pantas disitu, apakah demosi atau kadis nya kita lantik jadi fungsional," tegasnya.

Di bagian lain, sebanyak 19 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi didorong untuk segera menyelesaikan temuan administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto mengatakan pihaknya memberikan waktu hingga hari ini (Selasa) kepada OPD yang belum menyelesaikan temuan administrasi.

"Rekomendasi administrasi yang tidak sulit harus dituntaskan segera. Sudah di sepakati besok (hari ini)," kata Agus, usai rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2022 di Aula Kantor Inspektorat Jambi, Senin (20/6).

Menurut Agus, saat ini persentase pencapaian tindak lanjut pemprov Jambi terhadap temuan BPK RI masih diangka 62 persen. Pihaknya menargetkan bisa naik menjadi 75 persen.

"Termasuk temuan pending, yang sifatnya masih administrasi walaupun pejabatnya bukan pejabat yang sekarang. Tetap memberikan teguran. Sehingga persentase pencapaian tindak lanjut pemprov Jambi terhadap rekomendasi BPK itu akan naik," jelasnya.

Agus juga menegaskan, apabila hingga waktu yang ditentukan OPD belum memberikan laporan, pihaknya akan memberikan sanksi berupa teguran." Kita berharap besok tuntas. Apabila tidak dituntaskan, kita akan lakukan beri teguran kepada kepala OPD yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Abdullah Sani yang memimpin rapat koordinasi mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI harus ditindaklanjuti sebelum 60 hari. Temuan yang sifatnya administrasi harus disampaikan hasilnya kepada inspektorat besok (hari ini). "Kita sepakat bahwa temuan yang sifatnya administrasi kita kasih batas waktu sampai besok. Sampai jam 24.00 WIB," tegasnya.

Menurut Abdullah Sani, temuan yang paling banyak adalah persoalan yang bersifat administrasi. "Dibilang banyak tidak, dibilang sedikit juga tidak. Rata-rata yang paling banyak itu persoalan administrasi," katanya.

Selain temuan yang bersifat administrasi, dia juga menyebutkan temuan yang sifatnya keuangan. Dan akan segera diselesaikan. "Tapi semoga semuanya bisa kita selesaikan sebelum 60 hari itu," ujarnya. (rey)






BERITA BERIKUTNYA
loading...