Yasir : Kami Mendukung Kalau Sesuai Prosedur

Jumat, 05 Agustus 2022 | 08:23:50 WIB

TERTUNDA: Pembangunan RS Talang Banjar terpaksa dihentikan karena tidak mendapat rekomendasi Kementerian Kesehatan.
TERTUNDA: Pembangunan RS Talang Banjar terpaksa dihentikan karena tidak mendapat rekomendasi Kementerian Kesehatan. (Ali Ahmadi/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI – Anggota Komisi III DPRD Kota Jambi, M Yasir angkat bicara perihal dihentikannya pembangunan Rumah Sakit (RS) Talang Banjar tipe C. Hal itu karena belakangan diketahui rencana pembangunan itu belum mendapat rekomendasi dari Kementrian Kesehatan RI.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, pihaknya sebagai anggota Banggar DPRD Kota Jambi telah jauh-jauh hari meminta agar pembangunan RS tersebut ditunda. Sebab, lokasi pembangunan awal tidak sesuai dengan lokasi yang sekarang. Termasuk mengenai Amdal Lalin dan lingkungan sekitar banyak yang belum disosialisasikan.

“Karena di situ daerah ramai. Amdalnya belum ada diproses sesuai aturan yang ada,” kata Yasir, Kamis (4/8).

Kata Yasir, mengenai proses perencanaan belum ada disampaikan ke pihaknya mengenai studi kelayakan pembangunan RS tersebut.

“Secara fraksi, namanya program yang dilaksanakan pemerintah kami sangat mendukung. Apalagi menyangkut hajat orang banyak,” jelasnya.

Namun pada perjalanannya, proses perencanaan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga Yasir menyebutkan, ia dan tim Banggar sepakat meminta agar Wali Kota Jambi menghentikan proses pembangunan tersebut.

“Rencana awal tempatnya tidak di situ, pada pelaksanaanya posisi berubah. Itulah yang menjadi evaluasi kami. Belum disampaikan (alasan,red) ke kami, kenapa tiba-tiba berubah. baik ke Banggar atau lainnya, ini menjadi landasan kami untuk mengevaluasi anggaran untuk pembangunan tersebut. Alasan tumpang tindih sertifikat tidak disampaikan ke kami secara jelas,” jelas Yasir.

Menurutnya alasan tumpang tindih sertifikat itu merupakan alasan subjektif. Namun secara objektif dan riil di lapangan berdasarkan aturan, tidak boleh dipindahkan lantaran sudah ditetapkan dalam Perda.

“Perda ini kesepakatan eksekutif dan legislatif. Seharusnya ini disadari. Jangan melempar ke kami, kami ini untuk meluruskan agar tidak ada akibat hukum di kemudian hari. Kami menjaga itu. Kami bersepakat untuk menunda pekerjaan itu,” jelasnya.

Belum adanya rekom dari Kemenkes, Yasir menyebutkan itu lantaran runtutan perencanaan yang tidak jelas dan tidak sesuai serta tak berdasar. “Akibatnya harus jadi tanpa memperhatikan aturan lain, itu tidak bisa dalam membangun RS Tipe C, bahasanya memaksakan. Intinya kami Fraksi Gerindra tetap mendukung itu jika sesuai denga prosedur, kami dari legislatif meluruskan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari,” timpalnya. (ali)






BERITA BERIKUTNYA
loading...