Penyidik KPK Kembali Periksa 17 Saksi Suap Pengesahan RAPBD di Poilda Jambi

Agus dan Hasan Akui Tersangka, BBS Ikut Digarap

Kamis, 22 September 2022 | 09:47:18 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan pemeriksaan saksi-saksi kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018. Setelah memeriksa 15 saksi—12 diantaranya di Lapas Jambi, Rabu (21/9/2022) kemarin, penyidik komisi anti rasuah komisi kaki ini memanggil 17 saksi lagi untuk diperiksa di Polda Jambi.

Berdasarkan dartar saksi yang dirilis jubir KPK Ali Fikri, ke 17 saksi yang dipanggil merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. 10 diantaranya masuk daftar sebagai tersangka baru kasus ‘uang ketok palu’. Yakni, Hasyim Ayub, Agusrama, Salim, Mauli, Syopian, Hasan Ibrahim, M Khairil, Bustami Yahya, Rudi Wijaya, Supriyanto.         

Dua saksi lagi Muhammadyah dan Elhewi, sudah menjalani hukuman kasus yang sama. Kemudian, Budi Yako, Yanti Maria Susanti, Nasrulah Hamka, dan Sri Fatmawati. Satu saksi Bambang Bayu Suseno (BBS). Mantan Wakil Bupati Muarojambi itu ikut digarap, karena dia juga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode yang sama.  

"Ada 17 orang saksi yang kita mintai keterangannya. Pemeriksaan di lakukan di Polda Jambi," Juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (21/9). Menurut dia, perkembangan proses penyidikan ini akan disampaikan sebagai salah satu bentuk pengawasan publik dalam upaya penindakan yang KPK lakukan. "Perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana ke Pengadilan Tipikor." tegasnya.

Pantauan Jambi One di Polda Jambi, orang pertama yang keluar dari ruangan pemeriksaan adalah Bambang Bayu Suseno (BBS).  Saat ditanya wartawan, mantan wakil Bupati Muarojambi yang mengenakan kemeja biru itu menyatakan dia diperiksa sebagai saksi."Diperiksa sebagai saksi," ujarnya sambil berjalan menuruni anak tangga dari lantai  gedung polda Jambi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperiksa dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Selain dirinya, BBS mengatakan ada beberapa koleganya dari PAN yang juga diperiksa KPK. "Di dalam (ruang pemeriksaan, red) yang diperiksa, semuanya Fraksi PAN," katanya.

Lebih lanjut BBS mengatakan, dia dimintai keterangan terkait rekan-rekannya di DPRD Provinsi Jambi. "Kita memberikan penjelasan bahwa pada tanggal 17 September 2016 kita sudah mengundurkan diri (sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi). Tadi berkasnya dipinta dan sudah kita serahkan," tegasnya.

Sementara itu, Agusrama saat meninggalkan Mapolda Jambi mengaku dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sempat menggemparkan Provinsi Jambi akhir tahun 2018 lalu. "Ya, saya sudah mengetahui ditetapkan sebagai tersangka kemarin (Selasa)," katanya setelah keluar dari ruang pemeriksaan.

Menurut Agus, dia menerima surat penetapan tersangka tersebut beberapa hari lalu.

"Sudah beberapa hari lalu saya terima, kita jalani saja proses hukumnya," ujarnya.

Tidak berselang lama, Salim juga usai menjalani pemeriksaan. Dia terlihat keluar dari ruangan pemeriksaan mengenakan kemeja berwarna putih. Saat ditanya, Salim mengaku diperiksa sebagai saksi. "Hanya diperiksa sebagai saksi. Belum ada tersangka baru,"ujarnya

Kemudian, Hasan Ibrahim juga memenuhi panggilan penyidik. Datang  mengenakan stelan batik berwarna biru dan kopiah, Hasan Ibrahim terlihat memasuki ruangan pemeriksaan di lantai dua gedung Polda Jambi. Sebelum memasuki ruangan pemeriksaan, Hasan Ibrahim mengatakan kepada wartawan dirinya dipanggil sebagai saksi. "Diperiksa sebagai saksi," katanya. 

Seperti Agusrama, Hasan juga mengaku telah mendapatkan informasi dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Saya sudah dapat kabar, namun surat resminya belum terima. Nanti kan suratnya dikirim," ungkapnya saat ditanya lagi oleh wartawan usai pemeriksaan.

Terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, Hasan Ibrahim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi, terutama kepada para pendukungnya. ‘’Saya tidak ada niat melakukan kejahatan," ujarnya, sembari mengatakan jika dirinya sudah dipecat dari Partai Persatuan Pembangunan.

Ditanya soal materi pemeriksaan, politisi senior ini enggan menjelaskannya. ‘’ Saya hanya diperiksa sebagai saksi. Soal materi pemeriksaan tanya saja sama penyidik," ujarnya.

Seperti diberitakan, Senin (19/9/2022)  beredar 28 nama tersangka baru kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018.  Nama nama para tersangka itu diketahui dari surat pemanggilan terhadap salah seorang saksi yang beredar di media sosial.

Surat panggilan bernomor Spgt/5208/Dik.01.00/23/09/2022 itu tertanggal 16 September 2022 atas nama Pimpinan KPK Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi up.Plh. Direktur Penyidikan selaku penyidik, Achmad Taufik Husein. Saksi dipanggil untuk menghadap tim penyidik KPK bertempat di Mapolda Jambi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 20222 pukul 10.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Dalam surat panggilan tersebut juga disebutkan pemanggilan saksi untuk tersangka 28 tersangka. Para tersangka yang disebut dalam surat panggilan itu, yakni Mely Hairiya, Luhut Silaban, Edmon, M Khairil, Rahima dan Mesran. Kemudian, Hasani Hamid, Agusrama,  Bustami Yahya, Hasyim Ayub, dan Nurhayati.

Selanjutnya, Syopian, Sofyan Ali, Sainudin, Muntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya. Berikutnya, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, dan Ismet Kahar, Nasri Umar,  Abdul Salam Haji Daud, Djamaludin, Muhammad Isroni,  Mauli, Hasan Ibrahim, dan Kusnindar.

Para tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ini disangkakan dengan Pasal 12 huruf atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No no 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.(usd)






BERITA BERIKUTNYA
loading...