Masnah-Hilal Tetap Bantah Terima Uang

Jumat, 23 September 2022 | 08:56:56 WIB

(Ist/Jambione.com)

JAMBIONE.COM, JAMBI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan saksi perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018. Berdasarkan daftar saksi, setidak ada 24 orang yang dimintai keterangan, Kamis kemarin (22/9/2022). Sebagian dari mereka masuk dalam daftar 28 tersangka baru.

"Pemeriksaan terhadap 24 orang ini adalah dalam rangka pengembangan penyidikan kasus suap DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018." Kata Jubir KPK Ali Fikri. Dari 24 orang ada dua orang mantan kepala daerah, seperti Masnah Busro dan Wakil Bupati Sarolangun Hillatil Badri, termasuk isteri mantan Gubernur Jambi Rahima.

Selain mereka bertiga, ada nama Eka Marlina, Sainuddin,  M Juber, Poprianto, Tartiniah, Ismet Kahar, Muhammad Isroni, Abdul Salam Haji Daud, Djamaludin, Edmon, dan Mely Hairia. Selanjutnya Mesran, Luhut Silaban, Syamsul Anwar, Effendi Hatta, Zainal Abidin, Nasri Umar, Nurhayati, Hasani Hamid, Suliyanti dan Karyani.

Setelah menjalani pemeriksaan, mantan bupati Muaro Jambi Masnah Busro sama seperti pemeriksaan sebelumnya, dia selalu irit bicara saat ditanya wartawan. "Ditanya terkait pengunduran diri itu. Karena saya tahun 2016 itu kan sudah mundur dari anggota dewan," katanya.

Ditanya lebih lanjut mengenai dugaan aliran dana dari terpidana Apif Firmansyah dalam Pilkada 2017 lalu, Masnah menyangkal tuduhan tersebut. "Tidak, tidak ada itu," tegasnya.

Masnah juga enggan berbicara lebih jauh mengenai pemeriksaan dirinya. "Saya tidak perhatikan siapa saja yang di dalam, selebihnya tanya ke penyidik ya," ujarnya.

Hampir sama dengan Masnah, Hilalatil Badri juga mengaku diperiksa sebagai saksi untuk 28 tersangka baru yang sudah ditetapkan KPK. "Benar, diperiksa untuk 28 orang itu, sesuai dengan surat undangan dari KPK," ucapnya.

Mantan Wakil Bupati Sarolangun itu menegaskan, dirinya tidak mengetahui mengenai kasus suap pengesahan RAPBD ini karena sudah mengundurkan diri pada tahun 2016. "Saya sudah mundur dari DPRD terhitung bulan Oktober tahun 2016. Saya taunya ketika ada pemberitaan OTT (operasi tangkap tangan) dari KPK," jelasnya.

Pernyataan Hilal ini berbeda dengan keterangan Kusnindar, anggota dewan yang membagikan suap ketok palu 2017.  Dalam persidangan Kunindar mengatakan Hilal ikut menerima jatah Rp 200 juta saat pengesahan RAPBD 2017. Penyerahannya dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 100 juta dan tahap kedua Rp 100 ribu.

Hilal dan Kusnindar pun sudah dikonfrontir dalam persidangan beberapa waktu lalu. Namun, Hilal tetap ngotot menyatakan dia tidak menerima aliran dana uang ketok palu tersebut.

Sementara itu, sejumlah mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang masuk dalam daftar 28 tersangka baru terkesan pasrah. Mereka juga irit bicara usai diperiksa KPK di Polda Jambi Kamis kemarin.  Rahima misalnya. Istri mantan Gubernur Jambi Fachrori Umar itu juga diperiksa sebagai saksi pengembangan kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

Rahima yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Dalam sidang sebelumnya, Rahima juga membantah menerima uang ketok palu. Namun, saksi lainnya immanuddin alias Iim yang bertugas membagikan uang menyatakan Rahima ikut menerima Rp 200 juta.

Keduanya juga sudah pernah dikonfrontir dalam persidangan. Iim mengaku mengantarkan langsung jatah Rp 200 juta untuk Rahima. Namun, Rahima bersikeras membantah. Kini Rahima masuk daftar 28 tersangka baru kasus suap pengesahan RAPBD 2017-2018.

Kemudian, M. Juber yang selama ini selalu berbicara lantang terkait perkara ini juga mulai irit bicara. Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Golkar itu mendadak tidak banyak komentar setelah ditetapkan sebagai tersangka. "Kalau itu masing-masing kayaknya," ucapnya sambil terus berjalan menghindari wartawan.

Ditanya lebih lanjut mengenai status dirinya dalam kasus ini, Juber menyebutkan pihaknya masih menunggu perkembangannya. "Hari ini saya datang sebagai saksi, selebihnya tanya penyidik saja," ujarnya.

Begitu juga dengan Luhut Silaban. Saat ditanya wartawan, Luhut mengakui bahwa dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. "Iya saya ada dalam surat (penetapan tersangka) itu. Tanggapannya kita siap kooperatif aja," ucapnya.

Menurut Luhut, dia diperiksa berbarengan dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan yang lain. YHakni Mesran yang juga dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Diperiksa untuk semuanya (28 orang tersangka)," tambahnya.

Selanjutnya, Melly Khairiya dan Ismed Kahar juga tak jauh berbeda. Keduanya keluar berbarengan dari ruang pemeriksaan di Gedung Lama Mapolda Jambi, pukul 12.40 WIB. Dua orang ini juga masuk dalam 28 orang tersangka baru. Melly saat dikonfirmasi enggan bicara mengenai penetapan dirinya menjadi tersangka.

Sementara Ismed Kahar mengaku sudah mengetahui tentang penetapan 28 tersangka baru oleh KPK. "Mungkin, ada saya (penetapan 28 tersangka tersebut)," ujarnya. Saat ditanya materi pemeriksaan, keduanya meminta wartawan menanyakan langsung ke penyidik KPK.

Seperti diberitakan, Senin (19/9/2022)  beredar 28 nama tersangka baru kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018.  Nama nama para tersangka itu diketahui dari surat pemanggilan terhadap salah seorang saksi yang beredar di media sosial.

Surat panggilan bernomor Spgt/5208/Dik.01.00/23/09/2022 itu tertanggal 16 September 2022 atas nama Pimpinan KPK Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi up.Plh. Direktur Penyidikan selaku penyidik, Achmad Taufik Husein. Saksi dipanggil untuk menghadap tim penyidik KPK bertempat di Mapolda Jambi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 20222 pukul 10.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Dalam surat panggilan tersebut juga disebutkan pemanggilan saksi untuk tersangka 28 tersangka. Para tersangka yang disebut dalam surat panggilan itu, yakni Mely Hairiya, Luhut Silaban, Edmon, M Khairil, Rahima dan Mesran. Kemudian, Hasani Hamid, Agusrama,  Bustami Yahya, Hasyim Ayub, dan Nurhayati.

Selanjutnya, Syopian, Sofyan Ali, Sainudin, Muntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya. Berikutnya, M Juber, Popriyanto, Tartiniah, dan Ismet Kahar, Nasri Umar,  Abdul Salam Haji Daud, Djamaludin, Muhammad Isroni,  Mauli, Hasan Ibrahim, dan Kusnindar.

Para tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ini disangkakan dengan Pasal 12 huruf atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No no 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. (usd)






BERITA BERIKUTNYA
loading...